Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 82
Ringkasan
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Kesehatan
mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan pihak Taiwan yaitu Ministry of the
Interior (MoI) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia (TETO), Kamis (8/4/2021).
TAIWAN TEGASKAN PENUNDAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ASAL
INDONESIA KARENA COVID-19
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Kesehatan
mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan pihak Taiwan yaitu Ministry of the
Interior (MoI) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia (TETO), Kamis (8/4/2021).
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi, hadir dalam pertemuan ini. Benny menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut
membahas penundaan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan dan
implementasi Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan.
"Pihak Taiwan secara tegas menyatakan bahwa penundaan sementara penempatan PMI ke
Taiwan adalah karena alasan Covid-19 di Indonesia, bukan karena alasan yang lain. Ada sekitar
6.000 CPMI yang saat ini tertunda keberangkatannya.
Sudah saya sampaikan pula dalam pertemuan tadi bahwa Pemerintah Indonesia sangat serius
dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia, salah satunya dengan menjadi salah satu negara
terdepan dalam pemberian vaksin Covid-19 bagi penduduknya," jelas Benny dalam Konferensi
Pers yang berlangsung di Media Center BP2MI, Jakarta.
Poin penting yang lain adalah terkait adanya salah satu penerbitan visa yaitu Surat Pernyataan
Biaya Penempatan Calon PMI ke Taiwan untuk Pekerja Perawat Bayi/Perawat Jompo/Penata
Laksana Rumah Tangga, pihak Taiwan menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan
dokumen resmi atau telah terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab.
"Inilah yang menyebabkan adanya praktik sekitar Rp 33 juta yang sangat memberatkan PMI.
Surat ini sudah berlaku lama dan digunakan di lapangan. Tertulis di sini ada senilai Rp 24-30 juta
yang dibebankan kepada PMI dengan pemotongan gaji selama 3 tahun.
Surat ini ditandatangani oleh 6 pihak, yakni perusahaan (PT), CPMI bersangkutan, pihak
perbankan (BNI), UPT BP2MI, agency dari Taiwan, dan atau pengguna. Saya tidak akan segan-
segan menyeret pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan dokumen ini, saya akan secara
resmi meminta Bareskrim untuk melakukan investigasi, siapa saja yang terlibat dalam hal ini,"
tegas Benny.
Pihak Taiwan menyatakan tidak ada, namun itu merupakan jasa perusahaan untuk memberikan
pelayanan kepada PMI yang sifatnya fleksibel. Mengenai ini, BP2MI akan serius dan membahas
lebih lanjut dengan pihak Taiwan.
Mengenai pembebasan biaya penempatan, Benny menyampaikan bahwa peraturan tersebut
merupakan bentuk tanggung jawab BP2MI terhadap UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia, khususnya pada Pasal 30 terkait pembebasan biaya penempatan bagi Calon
Pekerja Migran Indonesia.
81
