Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 259
"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi, terlibat membahasnya," kata Said Iqbal dalam pernyataan di
Jakarta, Kamis (15/10).
Sikap KSPI sudah sejalan dengan komitmen buruh yang sampai saat ini menolak UU Cipta Kerja,
khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, serikat pekerja dan buruh saat ini juga tengah mempersiapkan aksi lanjutan
untuk menolak UU Cipta Kerja setelah melakukan aksi mogok nasional pada tanggal 6--8 Oktober
2020.
Menurut Said, ada empat langkah yang sudah dan akan dilakukan para buruh, yaitu
mempersiapkan aksi lanjutan terukur, terarah, dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi
secara nasional, serta mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formal
dan uji materiel.
Selain itu, mereka juga akan meminta legislative review ke DPR RI dan executive review ke
pemerintah. Langkah terakhir adalah melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan
penolakan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, oleh buruh.
Kendati demikian, baik Pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait dengan UU Cipta
Kerja ini, harus tetap berada di koridor hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan di kelak
kemudian hari. Apalagi, sampai merugikan generasi mendatang.
258
