Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

"Masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan berdampak terhadap
ekonomi, bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi saat ini,
pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang
terbaik di masa pandemi Covid-19," kata Haiyani Rumondang dalam Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, hari Senin (19/10/2020).

Saat membuka Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (15-17/10/2020) lalu, Haiyani menjelaskan dari sudut
pekerja/buruh, kondisi pandemi Covid-19 berdampak penurunan penghasilan yang diterima,
sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan
keluarganya.

Pandemi Covid-19 juga berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan karena
permintaan menurun dan terbatasnya bahan baku sehingga berdampak pada kelangsungan
usahanya.

"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini (pandemi Covid-19) dengan
baik," ujarnya Haiyani secara virtual.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tersebut, Haiyani mengatakan pihaknya
menggelar dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak diharapkan.

"Diharapkan dialog ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan pengupahan ke depan
yang adil dan berdaya saing dalam menyatukan perspektif dan langkah untuk menghadapi
kebijakan besar saat ini, yaitu kebijakan Cipta Kerja," katanya.

Haiyani Rumondang menjelaskan sesuai Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan Komponen dan Jenis
KHL dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan
rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober
2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.
Ditegaskan Haiyani Rumondang, PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data
BPS atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL
hasil peninjauan. Untuk selanjutnya perhitungan Nilai KHL akan dilakukan oleh Dewan
Pengupahan Daerah guna penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Hal senada dikatakan oleh Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani. Menurutnya,
dialog dengan dewan pengupahan ini untuk menginformasikan atau mensosialisasikan hasil
peninjauan komponen dan jenis KHL yang diamanahkan oleh PP Pengupahan, yakni setiap
komponen dan KHL harus ditinjau kembali.

"Kenapa setiap 5 tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali dirubah.
Misalnya apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan
sekarang," ujar Dinar dalam sambutannya.
Setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker, keluar Permenaker Nomor
18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
2016 tentang KHL. Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis,
kini berubah menjadi 64 jenis, yang menjadi acuan KHL tahun 2020 dan dijadikan sebagai salah
satu formula penentuan upah di tahun 2021 mendatang.

261