Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Pertama , pemerintah telah menaikkan manfaat dua program jaminan sosial dengan menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP)82/2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) pada Desember 2019. Menurut Agus, peningkatan
manfaat tersebut telah menjawab kebutuhan peserta atas manfaat yang optimal sesuai kondisi
terkini.

Melalui aturan itu, pemerintah meningkatkan pelayanan Program JKK seperti awalnya pelayanan
perawatan dan pengobatan tanpa batas, menjadi bertambah dengan pelayanan home care .
Selain itu, terdapat santunan pengganti upah 100 persen selama 12 bulan, kenaikan bantuan
transportasi hingga 245 persen, dan beasiswa dua anak hingga lulus kuliah maksimal Rp174
juta.

Kemudian, terdapat peningkatan manfaat JKm antara lain total santunan mencapai Rp42 juta
atau meningkat 75 persen dari aturan sebelumnya, dan beasiswa untuk dua orang anak hingga
lulus kuliah maksimal nominal Rp174juta.

"Semua kenaikan manfaat tersebut dilaksanakan tanpa penyesuaian iuran," ujar Agus kepada
Bisnis , Selasa (20/10/2020).

Kedua , pemerintah melakukan perluasan ruang lingkup perlindungan JKK untuk pekerja yang
bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Menurut Agus, pandemi Covid-19 mendorong
adanya penyesuaian sejumlah kebijakan terkait pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Ketiga , pemerintah membantu meringankan beban pengusaha dengan memberikan relaksasi
pembayaran iuran melalui PP 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Agus menilai bahwa regulasi
tersebut membantu pemberi kerja serta peserta dengan potongan dan penundaan iuran hingga
99 persen.

Keempat , menurut Agus, terdapat bantuan tunai bagi peserta aktif BP Jamsostek yang
meringankan beban ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, dalam bentuk pemberian Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Bantuan senilai total Rp2,4 juta itu diberikan kepada 12,4 juta peserta aktif
yang memenuhi kriteria Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 14/2020.

Kelima , pemerintah menambahkan satu program yang dikelola oleh BP Jamsostek yakni Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Program baru tersebut memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja, yang menurut Agus, diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan
layak saat pekerja kehilangan pekerjaan.

"Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian
khusus terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peserta BP Jamsostek,"
ujar Agus.

Pada hari ini, Selasa (20/10/2020), pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan genap mencapaisatu
tahun. Pasangan tersebut mengusung sejumlah program yang salah satunya yakni
Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial.

266