Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 270
Presiden Jokowi, kata Moeldoko, dianggap memilih jalan politik untuk tidak takut mengambil
risiko dengan meneruskan UU Cipta Kerja. Jokowi, kata dia, mengambil jalan terjal dan
menanjak, ketimbang takut dan pada akhirnya mengeluarkan kebijakan populer.
"Saat ini diperlukan seorang pemimpin yang mampu menyiasati tantangan dengan pendekatan
antisipasi dan pendekatan inovasi," ujar dia.
Terkait dengan unjuk rasa yang muncul di jalanan, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak
pernah melarang orang menyampaikan pendapat atau berunjuk rasa. Namun jika
penyampaiannya sudah mengarah pada perusakan, anarki, atau menyebar fitnah, hal itu perlu
ditertibkan.
"Jangan mengganggu hak orang lain. Mengusik rasa aman khalayak, juga merusak harmoni
bangsa. Ini yang perlu ditertibkan," ujar dia.
Moeldoko mengatakan setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan
Presiden (Perpres) yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Pemerintah melalui
menteri tenaga kerja masih memberikan kesempatan dan akses pada teman teman pekerja dan
buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi ini nantinya.
"Bagaimana instrumen ini bisa diandalkan sebagai penyeimbang," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menyebut demonstrasi penolakan Omnibus Law UU
Cipta Kerja (Ciptaker) berlangsung luas di wilayah Indonesia karena ada kesalahan informasi dan
berita palsu.
Dalam siaran langsung akun Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi turut meluruskan sejumlah
isu di dalam UU Ciptaker yang pada Senin (5/10) disahkan DPR tersebut.
"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi
disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," kata Jokowi, Jumat, 9 Oktober 2020.
(tim/ain).
269
