Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Ringkasan

Pemerintah mengakui pandemi covid-19 membuat sejumlah rencana pemerintah di tahun ini
menjadi berantakan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut Covid-19
sebagai fenomena game changer, yang memorak-porandakan sasaran pemerintah yang telah
disusun dan disiapkan.

Moeldoko mengatakan setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan
Presiden (Perpres) yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Pemerintah melalui
menteri tenaga kerja masih memberikan kesempatan dan akses pada teman teman pekerja dan
buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi ini nantinya.

REFLEKSI SETAHUN, OMNIBUS LAW DAN JALAN TERJAL JOKOWI-MA'RUF
Pemerintah mengakui pandemi covid-19 membuat sejumlah rencana pemerintah di tahun ini
menjadi berantakan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut Covid-19
sebagai fenomena game changer, yang memorak-porandakan sasaran pemerintah yang telah
disusun dan disiapkan.

" Game changer (Covid-19) ini memporak-porandakan sasaran yang sudah tersusun dan
disiapkan. Kondisi ini membutuhkan pemikiran dan terobosan baru," ujar Moeldoko dalam
paparan Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, melalui keterangan tertulis, akhir
pekan lalu.

Keberadaan UU Cipta Kerja--yang menyulut gelombang demonstrasi rakyat--dipandang
pemerintah bertentangan dengan upaya pemerintah merespons situasi serba sulit akibat Covid-
19.
Moeldoko mengklaim bahwa UU Cipta Kerja merupakan salah satu pendekatan inovasi sosial
yang mendesak dan perlu dilakukan Presiden Jokowi. Alasan sederhananya, pemerintah, kata
dia, menyadari bonus demografi Indonesia luar biasa di masa depan. Sementara 80 persen
angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta
angkatan kerja baru.

"Kasus pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan juga pekerja yang
dirumahkan," kata Moeldoko.
Melalui UU Cipta Kerja, sambung Moeldoko, pemerintah memudahkan para pelaku UMKM
berkembang, yang kemudian menyediakan lapangan pekerjaan. UU Cipta Kerja, sambungnya,
menyederhanakan dan menyinkronisasikan berbagai regulasi yang menghambat penciptaan
lapangan kerja.
"Padahal ini (UU Cipta Kerja) menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Kita
mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan
jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," kata Moeldoko.

Dalam kesempatan itu Moeldoko mengatakan kebijakan diarahkan untuk menghadapi kompetisi
global. Moeldoko justru menyebut banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi UU
Ciptaker sepenuhnya, tapi keburu menolak.

"Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan. Mereka menyampaikan keberatan
isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini
bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu," ujarnya.

268