Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 261
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 yang
merupakan Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
( KHL ).
Sebelumnya, Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 telah mencabut Permenakertrans Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak,
kecuali ketentuan di dalam Pasal 2 dan Lampiran I.
KSPI: MESKI KHL DITAMBAH, BURUH TETAP MISKIN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 yang
merupakan Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
( KHL ).
Sebelumnya, Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 telah mencabut Permenakertrans Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak,
kecuali ketentuan di dalam Pasal 2 dan Lampiran I.
Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan Permenaker yang baru memang menambah jumlah
komponen KHL dari 60 jenis menjadi 64 jenis, tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KHL
yang mengalami penurunan. Dengan kata lain, meskipun item KHL bertambah tetapi buruh tetap
"miskin".
"Ini juga masih jauh dari harapan KSPI, yang meminta agar nilai KHL ditingkatkan menjadi 84
komponen," kata Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Dijelaskan, penambahan item mencakup dipisahkannya komponen kopi dan teh; penambahan
air minum galon; penambahan paket pulsa dan internet dalam komponen transportasi dan
komunikasi; dan tambahan pengeluaran jaminan sosial sebesar 2 persen.
"Tetapi masalahnya, Permenaker Nomor 18 tahun 2020 mengurangi kualitas KHL dari
Permenaker sebelumnya," katanya.
Said menekankan agar jumlah komponen KHL ditingkatkan menjadi 84 item dengan kualitasnya
tiap komponen dinaikkan, bukan justru diturunkan. Penambahan 84 item KHL ini sesuai dengan
hasil survey kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI bersama Asian Wages Council sejak 5
tahun yang lalu.
Demikian KSPI mendesak agar Permenaker Nomor 18 tahun 2020 segera dicabut dan diperbaiki.
Secara bersamaan, KSPI juga menolak UU Cipta Kerja, khususnya yang menghilangkan upah
minimum sektoral (UMSK dan UMSP) serta memberlakukan persyaratan untuk penetapan UMK.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan, pemerintah tetap
mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan
yang terbaik di masa pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi hampir seluruh sektor, maka
perubahan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan, dalam
pelaksanaan hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan
berusaha.
260
