Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Namun, dia menilai upah minimum pada 2021 tetap berpeluang naik jika pemerintah tetap
mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jadi, dasar penghitungan bakal
mengacu pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-IV 2019 dan kuartal I-II 2020 serta
tingkat inflasi September 2019---September 2020.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan sekaligus Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas
Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono menilai perubahan kuantitas sejumlah item dalam komponen
kebutuhan hidup layak (KHL) seharusnya tak terlalu menjadi masalah. Perubahan tersebut
dimungkinkan selama upah minimum ditetapkan agar pekerja tetap memiliki pemasukan di atas
batas terendah biaya hidup layak, sebagaimana ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani
menjelaskan perubahan kuantitas pada sejumlah item dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan
pekerja. "Penghitungannya sudah mengacu pada kalkulasi yang dilakukan ahli gizi," katanya
kepada Bisnis.Sebagaimana diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, KHL
menjadi dasar dalam penentuan upah minimum dengan mempertimbangkan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. KHL memang ditinjau setiap 5 tahun oleh Menteri Ketenagakerjaan
dengan mempertimbangkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional.

DAYA BELI PEKERJA DIPERSOALKAN

Perubahan komponen kebutuhan hidup layak yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 bakal memengaruhi daya beli pekerja jika hasil
akumulasi yang dibarengi dengan pengurangan kuantitas sejumlah item lebih rendah
dibandingkan dengan komponen dalam Permenaker sebelumnya.

"Seandainya dari hasil akumulasi seluruh item menunjukkan penurunan, dampaknya ke daya
beli," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
kepada Bisnis, Selasa (20/10).

Namun, dia menilai upah minimum pada 2021 tetap berpeluang naik jika pemerintah tetap
mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Jadi, dasar penghitungan bakal mengacu pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-IV 2019
dan kuartal I-II 2020 serta tingkat inflasi September 2019-September 2020.

"Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode ini masih positif. Selain itu, deflasi juga baru
terjadi empat bulan terakhir."

Pemerintah dinilai tetap bisa menaikkan upah minimum dengan besaran yang wajar sebagai
jalan tengah yang tak memberatkan pengusaha, tetapi bisa diterima juga oleh pekerja, sehingga
daya belinya tak tergerus.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan sekaligus Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas
Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono menilai perubahan kuantitas sejumlah item dalam komponen
kebutuhan hidup layak (KHL) seharusnya tak terlalu menjadi masalah. Perubahan tersebut
dimungkinkan selama upah minimum ditetapkan agar pekerja tetap memiliki pemasukan di atas
batas terendah biaya hidup layak, sebagaimana ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, PP Nomor 78 Tahun 2015 pun menegaskan bahwa upah minimum hanya diberikan
kepada pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Selama pekerja telah melampaui batas
waktu tersebut, pemberi kerja wajib menaikkan upah.

61