Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

"Jadi, tetap kembali ke tingkat kepatuhan perusahaan. Kalau tidak naik, jelas masalah bagi
pekerja," ujarnya.
Perubahan komponen KHL yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL ternyata
diikuti dengan penambahan item komponen dan juga pengurangan volume pada sejumlah item.
(Lihat infografis)

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani
menjelaskan perubahan kuantitas pada sejumlah item dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan
pekerja. "Penghitungannya sudah mengacu pada kalkulasi yang dilakukan ahli gizi," katanya
kepada Bisnis.

Sebagaimana diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, KHL menjadi dasar
dalam penentuan upah minimum dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi. KHL memang ditinjau setiap 5 tahun oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan
mempertimbangkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional.

Dalam situasi normal, kata Dinar, KHL hasil peninjauan seharusnya dipakai sebagai dasar
penghitungan upah minimum 2021. Nilai kebutuhan minimum sendiri akan bervariasi di setiap
daerah dan mengacu pada data BPS atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan
instansi itu.

Namun, setelah penghitungan dilakukan, terdapat 13 daerah yang nilai akumulasi KHL lebih
tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum pada 2020. Dengan
mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang memengaruhi perekonomian nasional, ketentuan
upah minimum 2021 akan mengacu pada kebijakan menteri yang diatur dalam regulasi
tersendiri.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz mengatakan bahwa upah minimum
berpotensi turun jika dasar penghitungan masih mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Meski
inflasi terjadi, adanya penurunan lantaran pertumbuhan ekonomi yang negatif.

"Oleh karena itu kami usulkan upah minimum 2021 bagi perusahaan yang terdampak Covid-19
sama dengan 2021. Sedangkan yang tidak terdampak diselesaikan secara bipartit."
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tak memungkiri jika
Permenaker yang baru memang menambah jumlah komponen KHL dari 60 menjadi 64, tetapi
ada perubahan pada kuantitas beberapa komponen yang memengaruhi nilainya.

"Ini juga masih jauh dari harapan KSPI yang meminta agar jumlah komponen KHL ditingkatkan
menjadi 84 komponen," ujarnya seraya menambahkan hal itu sesuai dengan hasil survei KHL
yang dilakukan KSPI bersama Asian Wages Council sejak 5 tahun lalu.

JARING PENGAMAN

Adapun kalangan pengusaha menilai perubahan komponen KHL seharusnya tak terlalu menjadi
polemik, karena sifatnya sebagai safety net pekerja. Kalangan pekerja diharapkan dapat lebih
mengedepankan perundingan bipartit untuk mencapai kesepakatan upah aktual.

"Upah minimum jangan dilihat sebagai dasar kesejahteraan pekerja. Upah minimum ini kan
hanya untuk pekerja baru dengan pengalaman nol tahun. Yang terpenting adalah upah faktual,"
kata Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob
Azam kepada Bisnis.

62