Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

konstitusional ini merupakan penegasan bahwa KSPI menolak keberadaan UU Cipta Kerja,
terutama klaster ketenagakerjaan yang tak sesuai dengan tuntutan pekerja selama ini.
Gugatan uji materi yang disasar adalah ketentuan di klaster ketenagakerjaan om-nibus law
tersebut. Sedangkan untuk uji formil, Said Iq-bal menyatakan ada cacat formil UU Cipta Kerja
saat proses pembahasan dari naskah awal sampai dengan disahkan. "Beberapa cacat formil itu
misal berkembangnya lima versi jumlah halaman dan dan dimajukannya sidang paripurna
merjadi 5 Oktober dari sebelumnya diagendakan pada 8 Oktober dan tidak ada partisipasi
publik," kata Said, Selasa (20/10).

Presiden Konfederasi Serikat Bu nih Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban memastikan
pihaknya juga akan menempuh langkah serupa. Menurutnya, KSBSI tidak akan mengirimkan
perwakilan dalam membahas aturan turunan UU Cipta Kerja bersama pemerintah. "Kami tidak
mengirimkan nama untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP). Sejauh ini sikap kami belum
berubah, akan tetap membawa ke judicial review ke M K," kata Elly.

Elly mengatakan pasal-pa-sal yang dipersoalkan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), pesangon, alih daya hingga upah minimum sektoral. Elly juga mengatakan
pihaknya tetap optimis bisa memenangkan gugatan uji materi ini. Elly juga berharap, para hakim
MK melihat persoalan UU Cipta Kerja dengan hati nurani mengingat situasi saat ini. Dengan
begitu, tidak akan ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul kepada M K . Langkah serupa juga
akan dilakukan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea. Andi bilang, saat ini timnya tengah fokus dalam menyiapkan gugatan hukum untuk
bertarung di MK lewat judicial review.

Dia bilang, KSPSI lebih memilih jalur gugatan hukum ketimbang turun ke jalan untuk berunjuk
lasa dan meminta Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kendati begitu, Andi menghargai perbedaan sikap dengan
SP/SB lain yang memilih untuk tetap berurjuk rasa.

Tuntut Perpu
Selain uji materi, sejumlah kalangan, khususnya dari serikat buruh dan pekerja, masih berharap
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terhadap UU Cipta Kerja. Seperti yang dilakukan
oleh Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, mereka masih meminta kebijaksanaan politik
Presiden Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja lewat penerbitan Perpu.
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyatakan, pihaknya berusaha memperjuangkan
pembatalan UU Cipta Kerja tanpa harus mengajukan judicial review ke M K. Ia menyampaikan
beberapa pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu.

Pertama y sejak awal proses legislasi, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan dan pengundangan, UU Cipta Kerja memicu kontroversi dan kritik dari banyak
elemen masyarakat. "Baik terkait prosesnya yang minim partisipasi publik dan tidak melibatkan
unsur tripartit sejak awal penyusunan, dan isinya hanya menguntungkan pengusaha tapi
merugikan rakyat," ujar dia.

Kedua, telah terjadi penolakan baik saat masih RUU maupun setelah pengesahan UU Cipta Kerja,
yang semakin meluas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pim-pinan Pusat
Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tokoh agama lintas kepercayaan, mahasiswa,
akademisi, aktivis lingkungan, kalangan jurnalis, pendidik, masyarakat adat, Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. "UU ini hanya mementingkan pengusaha," ujar dia.

58