Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

November UMP harus disahkan. Mudah-mudahan, seminggu ini selesai, musyawarah cari yang
terbaik. Usaha tetap jalan, pekerja buruh tetap dapat gaji yang layak untuk bisa berjalan di
tengah deraan Covid-19," katanya

Dia menilai skema penurunan UMP tentu tidak diharapkan oleh serikat buruh. Karenanya,
pihaknya akan terus melakukan konsolidasi terbaik supaya bisa ditempuh kesepakatan terbaik
dari berbagai pihak terkait.

"Nah penurunan ini kan pasti tidak mau paia pekerja dan serikat. Ini yang harus kita
konsolidasikan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan pengusaha. Kita
cari win-win solution yang terbaik. Kemudian di konsolidasi ini, saya akan minta dinarasumberi
dari Kemenaker minimal eselon dua, setingkat direktur hadir, untuk bisa jelaskan kepada kita
semua," katanya.

Pembahasan UMP di dewan pengupahan tingkat pusat, katanya, diserahkan kepada tingkat
provinsi. Pengupahan ini akan menentukan, apakah akan mengacu pada peraturan lama atau
mencari solusi lewat musyarawah. "Kita cari win-win solution, bagaimana dari pihak pengusaha
dan serikat, kan negara kita negara musyawarah," ujarnya.

Keinginan serikat pekerja agar UMP naik minimal 8% seperti tahun sebelumnya dinilai Rachmat
akan direspons berbeda-beda oleh
Kaiau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya
juga minus lumayan besar ya.

pengusaha. Mereka yang sanggup akan menyepakati, sementara pengusaha yang keberatan
diprediksi memilih menutup usaha. "Hal ini akan berdampak pada penambahan angka
pengangguran yang sudah tinggi, tambah tinggi lagi."

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kesepakatan UMP masih terus dibahas
mengingat pihaknya masih memiliki cukup waktu sebelum menetapkan 1 November mendatang.

"Upah itu kesepakatan. Kesepakatan itu sedang dibahas sampai sebelum tanggal 1 [November],"
katanya.

Menurutnya besaran UMP 2021 akan mengambil upah paling rendah dari kabupaten/kota
tertentu. Dia sendiri menilai angka UMP tidak akan menimbulkan gelombang penolakan
mengingat penentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). "Yang ramai itu UMK," ujarnya.
Dia mengaku kemungkinan upah 2021 tidak mengalami kenaikan bisa saja muncul mengingat
saat ini ada wacana di Dewan Pengupahan Nasional untuk tidak menaikkan upah. Menurutnya
keputusan naik atau tidak naik tetap harus melalui kesepakatan buruh dan pengusaha agar tidak
ada penolakan.
"Yang penting kesepakatan itu didapatkan tanpa ada dinamika lagi. Karena kita sudah lelah, pak
kapolda sudah kurus begitu. Demo-demo omnibus law dll. Saya berdoa. Dan saya koordinasikan
Sekda tim pemulihan agar komunikasi betul-betul harus saling paham," tuturnya.

Saat ditanya kapan kesepakatan terjalin, pihaknya masih menunggu laporan dari Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Belum ada keputusan. Kepala dinas saya masih rapat dengan
tim pengupahan buruh dan pengusaha"(k57)

53