Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Yang ramai itu UMK

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Yang penting kesepakatan itu didapatkan tanpa
ada dinamika lagi. Karena kita sudah lelah, pak kapolda sudah kurus begitu. Demo-demo
omnibus law dll. Saya berdoa. Dan saya koordinasikan Sekda tim pemulihan agar komunikasi
betul-betul harus saling paham

Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan
tengah mengkaji beberapa alternatif penetapan UMP, sehubungan dengan acuan penentuan
UMP yang belum ditetapkan. Misalnya, katanya, yang berkaitan dengan Komponen Hidup Layak
(KHL) yang berperan dalam penentuan UMP.
Kini, katanya, sudah terbit Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang
merupakan peraturan baru.

JABAR KAJI ALTERNATIF PENGUPAHAN
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji sejumlah alternatif penentuan upah minimum provinsi
(UMP) 2021. Turun, tetap atau naik?

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan
tengah mengkaji beberapa alternatif penetapan UMP, sehubungan dengan acuan penentuan
UMP yang belum ditetapkan. Misalnya, katanya, yang berkaitan dengan Komponen Hidup Layak
(KHL) yang berperan dalam penentuan UMP.

Kini, katanya, sudah terbit Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang
merupakan peraturan baru.

"Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data yang
diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada.

Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 itu, satu bulan sebelum jatuh tempo UMP, harus
sudah ditetapkan KHL-nya itu. Nah itu yang pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru,"
katanya, Selasa (20/10).

Kemudian jika mengacu pada Peraturan Menaker Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,
UMP terbaru ditetapkan berdasarkan hasil penambahan antara UMP tahun sebelumnya ditambah
angka inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi.

"Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya
juga minus lumayan besar ya. Otomatis kalau perhitungan menggunakan permenaker yang
lama, maka UMP akan turun," katanya.
Mengenai poin-poin KHL yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja, katanya, ditetapkan oleh
BPS. Namun belum ditetapkan, padahal harus dihitung menggunakan data rata-rata harga per
jenis kebutuhan.

"Dari BPS belum ada, kan masih dihitung. Padahal sebulan sebelum jatuh tempo, ini harus sudah
ditetapkan. Dan kita tahu kondisi harga sekarang kan dampak Covid-19, tidak jelas. Tapi

52