Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Judul JABAR KAJI ALTERNATIF PENGUPAHAN
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2021
Halaman/URL Pg24
Jurnalis K57
Tanggal 2020-10-21 04:35:00
Ukuran 206x290mmk
Warna Warna
AD Value Rp 158.620.000

News Value Rp 475.860.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data yang
diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada. . Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020
itu, satu bulan sebelum jatuh tempo UMP, harus sudah ditetapkan KHL-nya itu. Nah itu yang
pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya
juga minus lumayan besar ya. Otomatis kalau perhitungan menggunakan permenaker yang
lama, maka UMP akan turun

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Dari BPS belum ada, kan masih dihitung. Padahal sebulan sebelum jatuh tempo, ini harus sudah
ditetapkan. Dan kita tahu kondisi harga sekarang kan dampak Co-vid-19, tidak jelas. Tapi
November UMP harus disahkan. Mudah-mudahan, seminggu ini selesai, musyawarah cari yang
terbaik. Usaha tetap jalan, pekerja buruh tetap dapat gaji yang layak untuk bisa berjalan di
tengah deraan Covid-19

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Nah
penurunan ini kan pasti tidak mau paia pekerja dan serikat. Ini yang harus kita konsolidasikan
di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan pengusaha. Kita cari win-win
solution yang terbaik. Kemudian di konsolidasi ini, saya akan minta dinarasumberi dari
Kemenaker minimal eselon dua, setingkat direktur hadir, untuk bisa jelaskan kepada kita semua

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Kita cari win-win solution, bagaimana dari pihak pengusaha dan serikat, kan negara kita negara
musyawarah

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Hal ini akan berdampak pada penambahan angka pengangguran yang sudah tinggi, tambah
tinggi lagi.

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Upah itu kesepakatan. Kesepakatan itu sedang
dibahas sampai sebelum tanggal 1 [November]
51