Page 1074 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 1074
perekonomian Indonesia ke depan, pemerintah fokus untuk menghasilkan investasi dengan cara
mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu, membuat kebijakan industrialisasi
hilir, dan investasi pada sektor UKM.
"Kami berharap hal ini (UU Omnibus Law Ciptaker) dapat berjalan dengan baik, karena akan
mendorong lebih banyak lagi investasi ke Indonesia. Kami berharap minggu depan, ini bisa pass
(disahkan) di parlemen. Ini sedang dikerjakan. Tinggal sentuhan-sentuhan akhir saja," ujar Luhut
dalam pertemuan virtual Indonesia-Japan Investment Forum, yang dihadiri 500-an pengusaha
pada Selasa (24/8).
Forum virtual itu sendiri dihadiri mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda, Ken Kobayashi
selaku Chairman of the Board Mitsubishi Corporation, dan Fumiya Kokubu selaku Chairman of
Board, Marubeni. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan kalau Jepang
sepanjang 2019 lalu berinvestasi senilai USD 4,3 miliar, ketiga terbesar setelah Singapura-dan
Cina.
Kepada para pengusaha Jepang itu, Luhut mengatakan dengan UU Omnibus Law Ciptaker maka
berbagai perizinan untuk berinvestasi akan disederhanakan. Penyederhanaan izin juga
diterapkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ia berharap, UU Omnibus ini akan membuat
indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia semakin baik.
Luhut beralasan, dalam enam tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Jokowi,
peringkat EoDB Indonesia naik dari peringkat 120 menjadi peringkat 73 di antara negara-negara
di dunia. Bahkan selama ini kata Luhut, Indonesia selalu kalah bersaing dengan Vietnam dan
Malaysia soal investasi."Kami ingin sampai ke peringkat 50. Dengan Omnibus ini kami yakin akan
tercapai," harapnya.
Namun Luhut ingin seluruh investasi yang akan masuk ke Indonesia harus benar-benar diseleksi.
Menurutnya, ada lima syarat yang wajib dipatuhi investor, yakni teknologi yang harus ramah
lingkungan, membangun pendidikan, ada nilai tambah, dan diatur dalam skema business to
business.
"Presiden memerintahkan semua (izin) dipermudah. Masa kita gak bisa kompetitif ? Kita gak bisa
ngarang sendiri. Kita happy dengan aturan tapi gak bisa jalan jadi buat apa? Ketemulah kita
adjust sana-sini (dalam RUU Omnibus Law Ciptaker)," lontarnya.
Terkait kebijakan fiskal di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, Luhut
mengatakan pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian, dan prinsip tersebut sudah
dilaksanakan selama bertahun-tahun. Menurutnya, ada dua hal penting dalam kebijakan fiskal
yang dilaksanakan oleh pemerintah, yakni mengalihkan belanja dari subsidi ke belanja modal
dan Bank Sentral juga mendukung perekonomian dengan membeli obligasi pemerintah.
"Kami mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yakni salah satunya dengan jalan
menggunakan bio diesel atau B30, dan import kami terhadap crude oil menurun. Karena itu kami
memiliki kelonggaran untuk meningkatkan stimulus dan sementara meningkatkan defisit. Bank
Indonesia juga mendukung perekonomian dengan membeli obligasi pemerintah," pungkas
Luhut. (ant)
1073
