Page 1070 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 1070
Judul Dianggap Sengsarakan Buruh
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis IND
Tanggal 2020-08-27 05:52:00
Ukuran 202x116mmk
Warna Warna
AD Value Rp 70.296.000
News Value Rp 351.480.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Rocky Gerung (pengamat politik) UU ini senjata terakhir presiden untuk pemulihan
ekonomi dalam pandemi Covid-19. Jadi Omnibus ini pamungkasnya presiden. Kalau ini batal,
dan tak bisa dinegosiasikan parpol dan buruh, maka reshuffle batalkan
neutral - Rocky Gerung (pengamat politik) Zaman SBY pertumbuhan ekonomi 6 persen tanpa
adanya UU Omnibus Law ini. Jadi ini jalan pikiran yang ngaco
positive - Rocky Gerung (pengamat politik) RUU ini isinya hanya memanjakan investor. Dan
Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan menciptakan kesengsaraan bagi kaum buruh serta
lingkungan. Padahal UUD 194.5 menjamin tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Jadi konsekuensinya hanya ada dua, tekan uang buruh, dan rusak
lingkungan
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UU Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang existing sebagai protection floor atau
perlindungan minimal bagi kaum buruh di industri manufaktur jangan diubah. Jangan diganti
dan jangan direvisi
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 120 investor dunia
yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia, gak ada satupun yang mengatakan bahwa
mereka mengharapkan omnibus law ini menjadi prioritas saat ini. Mereka hanya ingin melihat
bagaimana penanganan pemerintah terhadap pandemi virus Covid ini
Ringkasan
SEMENTARA itu, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan kalau RUU Omnibus Law Ciptaker
justru ditolak oleh badan ekonomi dunia seperti Bank Dunia dan IMF. Selain itu, kalau RUU itu
sampai gagal disahkan di DPR, maka dampaknya adalah terpecahnya koalisi pemerintah saat ini.
Ia menilai, parpol koalisi sedang memainkan bargaining dalam isu RUU itu.
"UU ini senjata terakhir presiden untuk pemulihan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Jadi
Omnibus ini pamungkasnya presiden. Kalau ini batal, dan tak bisa dinegosiasikan parpol dan
buruh, maka reshuffle batalkan," kata Rocky yang juga merupakan peneliti dari Peneliti
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
1069

