Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 123
guru honorer berpenghasilan di bawah Rp5 juta, masyarakat miskin peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) pun mendapatkan giliran. Khusus untuk mereka, pemerintah menyiapkan bansos
nontunai berupa beras. Bansos beras dijadwalkan segera dibagikan kepada 10 juta keluarga
penerima manfaat (KPM) dalam waktu dekat.
Harapannya, dengan bansos yang juga salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) di
Kementerian Sosial itu, sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak wabah covid-19 dapat
terpenuhi. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan distribusi bansos beras bakal
berlangsung 3 bulan, mulai Agustus hingga Oktober 2020.
"Setiap KPM memperoleh bantuan 15 kg beras kualitas medium per bulan," kata Mensos Juliari
di Jakarta, kemarin.
Bansos beras diproyeksikan bagi KPM peserta PKH dengan total penerima program sebanyak 10
juta KPM. Untuk mendukung pemberian bantuan itu, anggaran Rp5.41 triliun pun disiapkan.
Keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan
sangat terdampak pandemi covid-19 ditetapkan sebagai penerima bansos beras itu.
Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai bantuan apa pun di tengah situasi sulit
akibat pandemi niscaya dibutuhkan masyarakat. Namun, ia berpendapat bantuan uang tunai
jauh lebih dibutuhkan masyarakat saat ini karena dapat mendorong perputaran ekonomi.
"Bantuan uang tunai akan berdampak jauh lebih besar ketimbang beras karena daya beli
masyarakat akan terdorong dan sisi permintaan akan terdongkrak," kata Piter, kemarin.
Karena bantuan beras telanjur diprogramkan, Piter mendesak agar kualitas beras bantuan yang
disalurkan benar-benar baik, layak, dan sesuai dengan yang dijanjikan.
Subsidi upah
Pada bagian lain. Presiden Joko Widodo, kemarin, resmi meluncurkan program subsidi upah
untuk pekerja di Istana Negara, Jakarta. Dengan program bantuan itu, Presiden berharap daya
beli masyarakat, terutama golongan menengah, tetap terjaga sehingga perekonomian nasional
dapat terdorong.
Menurut Presiden, akibat pandemi covid-19, bukan hanya masyarakat kelas bawah yang
kesusahan, orang-orang di kelas menengah dan atas pun mengalami hal yang sama.
"Perusahaan kecil terganggu, perusahaan menengah terganggu, perusahaan besar juga
terganggu. Semua mengalami masalah kesehatan dan masalah ekonomi," cetus Presiden.
Karena alasan itulah, pemerintah memutuskan untuk memberi stimulus kepada pekerja berupah
di bawah Rp5 juta per bulan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan
subsidi upah Rp2,4 juta secara total akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja, bertahap hingga
akhir September.
Dalam kesempatan yang sama. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hingga
kemarin, pihaknya telah mengumpulkan data 13,8 juta pekerja atau 88% dari target 15,7 juta
pekerja yang menjadi sasaran program bantuan subsidi upah.
122
