Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 277
BP JAMSOSTEK : SELEKSI DATA KETAT PENERIMA BSU LIBATKAN PERBANKAN
UNGARAN - BP JAMSOSTEK Cabang Ungaran tetap mengacu Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 14 Tahun 2020 dalam menyajikan serta menyeleksi data peserta yang masuk kriteria
sebagai calon penerima BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi pekerja terdampak pandemi Covid-
19 . Keterangan tersebut disampaikan Kepala BP JAMSOSTEK Cabang Ungaran, Muslih Hikmat,
usai mengikuti video konverensi dengan Presiden Joko Widodo di Kantor BP JAMSOSTEK Cabang
Ungaran, Kamis (27/8) pagi.
Syarat serta ketentuan yang dimaksud, ialah warga Negara Indonesia dibuktikan dengan
kepemilikan KTP. Kemudian tercatat aktif sebagai peserta BP JAMSOSTEK dan membayar iuran
kepersertaan sampai Juni 2020.
"Syarat dan ketentuan lain kita terima, karena sebagai badan penyelenggara yang mendapat
amanah dari pemerintah kami ditunjuk untuk menyajikan data secara kolektif termasuk nomor
rekening penerima," katanya.
Nomor rekening itu, lanjutnya, harus aktif. Khusus validasi ini, pihaknya berkerja sama dengan
perbankan yang ditunjuk pemerintah. Pihak BP JAMSOSTEK akan membantu menyeleksi
berdasarkan nomor induk dan nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ).
"Betul-betul ini cukup ketat seleksinya, agar tepat sasaran. Waktunya pemerintah yang
menentukan," imbuhnya.
Ketika ditanya berapa jumlah data yang dikirimkan oleh BP JAMSOSTEK Cabang Ungaran, Muslih
Hikmat memaparkan, pihaknya ditargetkan bisa menyampaikan data sebanyak 156.000 orang
tenaga kerja swasta di luar ASN dan BUMN dari total 2,5 juta orang pekerja se-Indonesia.
"Pada tahap pertama kemarin, di Cabang Ungaran ada 20 orang penerima," paparnya.
Dalam kesempatan kemarin, ia kembali menghimbau kepada perusahaan yang belum
mendaftarkan karyawannya sebagai peserta aktif BP JAMSOSTEK untuk segera mendaftarkan
pekerjanya. Mengingat, pihaknya menerangkan ada istilah perusahaan daftar sebagian (PDS)
ketenagakerjaan, PDS upah, dan istilah PDS program.
"Apabila ada perusahaan yang seperti itu, misalnya ada 10 orang pekerja hanya didaftarkan 3
orang pekerja saja. Ketika ingin ikut program bantuan itu jelas yang 7 orang pekerja nanti
ngadat, jadi kita kembali imbau agar perusahaan mendaftarkan semua pekerjanya," tegas Muslih
Hikmat.
Kepala Disnaker Kabupaten Semarang Jarot Supriyoto menuturkan, pengawasan terhadap
perusahaan agar patuh terhadap regulasi termasuk aktif mendaftarkan pekerjanya mengikuti
Program BP JAMSOSTEK terus dilakukan.
"Ini tidak terlepas dari kesadaran perusahaan itu sendiri, padahal kita ketahui bersama dengan
ikut jaminan sosial ketenagakerjaan tidak ada ruginya. Apalagi tenaga kerja di mata perusahaan
adalah aset," tutur Jarot.
Dari catatannya, sejauh ini capaian kepesertaan BP JAMSOSTEK di Kabupaten Semarang
mencapai lebih kurang 78 persen dari total jumlah penduduk. Adapun target 100 persen
kepersertaan, mestinya bisa tercapai tahun ini. Namun karena ada pandemi Covid-19, Disnaker
Kabupaten Semarang pun menyadari adanya goncangan ekonomi. Tidak hanya di perusahaan
besar, tetapi juga berdampak pada usaha kecil termasuk UMKM.
"Ketika di lapangan ada kendala, untuk mengatasinya perlu kerja sama antara pemerintah
dengan badan penyelenggara terutama dalam menyadarkan masyarakat," ucap dia..
276
