Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 347
Ringkasan
Bantuan Subsidi Upah Pekerja Dicairkan Bertahap Komisi IX DPR RI meminta Kementerian
Ketenagakerjaan mencari solusi untuk memberikan bantuan bagi pekerja informal
terdampakCovid-19. Mereka belum terjangkau berbagai program jaring pengaman sosial yang
sudah dijalankan pemerintah.
GURU HONORER HARUS MENDAPATKAN SUBSIDI GAJI
Bantuan Subsidi Upah Pekerja Dicairkan Bertahap. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian
Ketenagakerjaan mencari solusi untuk memberikan bantuan bagi pekerja informal
terdampakCovid-19. Mereka belum terjangkau berbagai program jaring pengaman sosial yang
sudah dijalankan pemerintah.
Kesimpulan itu didapatkan untuk merespons masih banyaknya pekerja yang belum terjamah
oleh jaring pengaman sosial.
"Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan
subsidi yang sesuai bagi pekerja informal yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya," kata
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (26/8/2020).
"Kekhawatiran Komisi IX itu muncul karena salah satu syarat calon penerima subsidi upah Rp
2,4 juta adalah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020," imbuhnya.
Anggota Komisi IX Ketut Karya Kariyasa Adnyana dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan,
perlu ada solusi bagi mereka yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini yang akan menjadi problem, memunculkan kesan teman-teman kita yang terdampak
diabaikan. Negara harus hadir dalam posisi ini," jelasnya.
Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menambahkan, ada hal yang seringkali luput ketika
membahas belanja bantuan sosial, yaitu guru honorer. Karena selama ini ketika berbicara terkait
belanja bantuan sosial, data yang diambil selalu berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS), sehingga nasib guru honorer seringkali terabaikan.
"Dengan kondisi Covid sekarang ini, ada problem yang cukup besar. Yaitu ada segmen yang
tidak dihitung sama sekali. Artinya tidak masuk pada kartu pra kerja, tidak masuk juga pada
program belanja sosial lainnya, tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu
adalah guru-guru honorer," terang Ledia.
Politisi Fraksi PKS ini membandingkan nasib guru honorer dengan pegawai swasta. Di mana,
pemerintah baru-baru ini menyatakan akan memberikan bantuan sebesar Rp 600.000 bagi
pegawai swasta yang berpenghasilan dibawah Rp 5 juta. Bantuan seperti ini tidak dirasakan oleh
para guru honorer yang berperan aktif mencerdaskan anak bangsa.
Ke depan, anggota Komisi X DPR RI ini meminta agar dalam pembahasan APBN 2021, baik
pemerintah maupun DPR tidak melupakan kesejahteraan guru honorer. Jumlah mereka sangat
banyak dan tersebar di penjuru negeri, baik itu di instansi pemerintah maupun di instansi swasta.
"Dalam pembahasan APBN 2021, saya pikir ini salah satu yang sangat penting, jika kita belum
bisa menyelesaikan status mereka, tetapi jangan sampai kesejahteraan mereka kita lupakan,"
timpalnya.
346
