Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 348
Menanggapi hal yang mencuat, Menaker Ida Fauziyah mengaku telah menerima pesan yang
ingin disampaikan oleh Komisi IX DPR RI dan berterima kasih untuk saran dan tanggapan atas
program subsidi bantuan upah. "Kami menerima message-nya bahwa harus dicarikan jalan
keluar," kata Ida.
Menaker Ida menegaskan bahwa bantuan subsidi upah itu diambil dari alokasi penanganan
pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp
695,2 triliun. Anggaran itu tidak hanya ditujukan untuk penanganan dalam bidang kesehatan
dan ekonomi tapi juga jaring pengaman sosial.
Jaring pengaman sosial yang sudah dijalankan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19
seperti Program Keluarga Harapan bantuan sosial, Bantuan Langsung 'Tunai Dana Desa,
Program Kartu Prakerja dan berbagai program lainnya.
Menurut dia, pemerintah menargetkan para pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta
mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tidak mendapatkan gaji meski masih berstatus
karyawan. "Mereka adalah kelompok masyarakat yang selama ini tidak berhak mendapatkan
bansos dari pemerintah," kata Ida.
Sebelumnya pemerintah berencana memberikan bantuan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja
yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta. Mereka akan mendapatkan Rp 600.000 per bulan
selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta yang akan dikirimkan langsung ke rekening penerima.
Sejauh ini, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) telah mengumpulkan data rekening 13,8 juta
calon penerima bantuan dan Rp 2,5 juta data yang lolos proses validasi sudah diserahkan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto mengatakan penyerahan dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Tenaga Kerja.
la mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring,
dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
"Dari target calon penerima BSU sebanyak 15,7 juta orang, saat ini sudah terkumpul sebanyak
13,7 juta nomor rekening," jelasnya.
BPJamsostek sudah melakukan validasi berlapis hingga tiga tahap sehingga jumlah data yang
tervalidasi mencapai 10 juta. Hingga saat ini masih terdapat sekitar dua juta pekerja yang nomor
rekeningnya belum diterima oleh BPJamsostek.
"Kami terus mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja
yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat pada 30 Agustus 2020,"
ungkapnya, (tim/fln/ful)
347
