Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Upah. Mereka terdiri atas 8.351 pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan sisanya
merupakan pegawai swasta.
"Sudah diserahkan secara simbolis oleh Presiden pagi ini, kami hadir secara virtual. Data ini kami
dapat dari BPJS Ketenagakerjaan langsung. Karena mereka yang memvalidasi," ujar Kepala
Disnaker Kota Depok Manto, di Balai Kota Depok, Kamis (27/8).

Sebelumnya, lanjut Manto, BPJS Ketenagakerjaan membuat surat pemberitahuan kepada
perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, agar
mengusulkan pekerjanya untuk mengikuti program bantuan subsidi upah. Tentunya, pekerja
dengan upah dibawah Rp 5 juta.

Selanjutnya, masing-masing perusahaan menyampaikan data tersebut berikut kelengkapan
syarat lainnya. Untuk kemudian dilakukan verifikasi.

"Peserta aktif per tanggal 27 Agustus 2020 sebanyak 86.412 orang. Nomor rekening tenaga kerja
yang sudah dilaporkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan per 27 Agustus 2020
sebanyak 80.313 orang. Jadi, masih ada 6.099 orang pekerja yang nomor rekeningnya belum
terlaporkan atau sudah terealisasi 92,94 persen," jelasnya.

Dia menambahkan, adapun, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdapat beberapa syarat penerima
bantuan subsidi upah. Di antaranya, terdaftar sebagai peserta aktif program BPJS
Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh penerima gaji serta memiliki rekening bank aktif.

"Pekerja penerima subsidi, harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan
iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan. Artinya, diperuntukan bagi pekerja dengan upah di bawah
Rp 5 juta dan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bantuan ini nantinya
bisa bermanfaat," kata Manto.

354