Page 383 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 383
Judul Pekerja Jabar yang Dapat Subsidi Gaji Capai 4 Juta Orang
Nama Media republika.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qfprhy423/pekerja-jabar-yang-dapat-
subsidi-gaji-capai-4-juta-orang
Jurnalis Arie Lukihardianti
Tanggal 2020-08-27 15:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Angkanya
sekitar empat juta yang mendapat subsidi gaji, tapi data riilnya terus kami koordinasikan dengan
BPJS
positive - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Dari 4 juta,
artinya ada 1 juta lebih didaftarkan kantor pusat, ini yang terus saya monitor
positive - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Kami yang
memiliki unit pengawas di daerah turut mensosialisasikan ke perusahaan untuk mendaftarkan
para pegawai yang berhak ikut program ini
positive - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Subsidi gaji
ini juga akan ditransfer langsung ke rekening pekerja
Ringkasan
Pekerja di Jawa Barat (Jabar) yang mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu dari
pemerintah pusat cukup banyak. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa
Barat Taufik Garsadi, sebanyak empat juta pekerja di Jabar menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji.
Menurutnya, program subsidi gaji tersebut kewenangannya langsung antara pemerintah dengan
BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pihaknya turut membantu dari sisi koordinasi dan pemantauan.
"Angkanya sekitar empat juta yang mendapat subsidi gaji, tapi data riilnya terus kami
koordinasikan dengan BPJS," ujar Taufik di Bandung, Kamis (27/8).
PEKERJA JABAR YANG DAPAT SUBSIDI GAJI CAPAI 4 JUTA ORANG
BANDUNG -- Pekerja di Jawa Barat (Jabar) yang mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu
dari pemerintah pusat cukup banyak. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa
382
