Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 47
"Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," terang
Jokowi saat peluncuran, yang disiarkan di akun Youtube Sekretariat Presiden.
Pemerintah menargetkan, seluruh penerima bantuan tadi sudah dapat transferan di September.
Jokowi berharap, bantuan ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengerek konsumsi rumah
tangga. Sehingga perekonomian Tanah Air kembali pulih.
Menteri Ketenagakerjaan. Ida Fauzi-yah menjelaskan, tahap pertama, penyaluran dibagi 2,5 juta
pekerja per batch (kelompok) per pekan hingga akhir September. Batch pertama disalurkan ke
pekerja yang memiliki rekening di bank pelat merah. Rinciannya: Bank Mandiri menyalurkan ke
lebih dari 700 ribu rekening, BNI 900 ribu, BRI 600 ribu, dan BTN 200 ribu.
Kata Ida, bantuan ini sebagai pelengkap atas sejumlah program yang dige-lontorkan pemerintah
selama pandemi. Seperti Program Keluarga Harapan (PKII) untuk 10 juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM), Program Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Kartu Prakerja untuk
5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Pemerintah juga menggratiskan listrik bagi
pelanggan 450 VAdan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA.
"Mudah-mudahan dari program ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi kita akan kembali
normal," ucap Ida.
Itu baru program subsidi upah. Bantuan selanjutnya menyasar dunia pendidikan. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berencana menebar subsidi pulsa atau kuota
internet ke pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen untuk menopang kegiatan belajar mengajar
jarak jauh.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD
Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto memastikan, pemberian kuota internet gratis akan langsung
diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru selama empat bulan (September-Desember).
Anggaran yang disiapkan pun mencapai Rp 8,9 triliun.
Rinciannya, untuk siswa mencapai 35 gigabyte (GB) per bulan, dan guru 42 GB. Sedangkan di
tahap perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen masing-masing mendapat 50 GB per bulan.
Dipastikan, bantuan ini bukan dalam bentuk uang.
"Kami meminta agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru, dan segera
memasukkan nomornya di Dapodik. Bantuan ini diberikan untuk membantu pelaksanaan PJJ
(pembelajaran jarak jauh)," tutur Sutanto.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi langkah Kemendikbud. Namun. Wakil
Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim tetap mengingatkan, ada siswa dan guru yang tidak
membutuhkan kuota. Mengingat ada sejumlah kendala dalam proses PJJ. seperti ketersediaan
listrik, jaringan internet, dan kepemilikan gawai.
"Persoalan itu hendaknya juga perlu diintervensi Kemendikbud bersama kementerian, lembaga
lain, dan juga pemerintah daerah," pinta Satriwan.
Tak berhenti sampai di situ. Setelah subsidi upah dan kuota, kini beranjak ke kesehatan. Lebih
tepatnya subsidi vaksin ke rakyat miskin. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-l9 dan
46