Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Saat meluncurkan program subsidi pekerja kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap
diberikannya bantuan ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga bagi para pekerja. Dengan
demikian daya beli masyarakat juga meningkat.

"Dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi Itita Indonesia kembali pada posisi normal," kata
Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Pada tahap pertama, pemberian subsidi gaji dibagikan kepada 2,5 juta pekerja dengan nilai
masing-masing Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Pemerintah menargetkan, bantuan
tunai ini tersalurkan kepada 15,7 juta pada September 2020.

Sektor konsumsi memang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Maklum pandemi korona
mengakibatkan terganggunya daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga yang
selama ini berkontribusi sekitar 57% dari produk domestik bruto (PDB) nasional turut melemah.
Imbasnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 11/2020 minus 5,32%. Adapun khusus sektor
konsumsi mengalami penurunan hingga 5,52%.

Kondisi ini mau tidak mau memaksa pemerintah untuk bergerak cepat agar perekonomian
bergairah lagi. Pasalnya, jika pada kuartal III PDB nasional mengalami kembali kontraksi,
Indonesia dipastikan masukke jurang resesi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pihaknya terus melakukan validasi
sasaran penerima subsidi gaji yang mencapai 15,7 juta pekerja tersebut. Menurutnya, data
terakhir BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil mengumpulkan 13,8 juta rekening pekerja atau
88% dari target.

"Adapun data yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
kriteria Permenaker sejumlah 10,8 juta orang atau 69% dari target," katanya.

Ida mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan dapat segera menuntaskan verifikasi dan validasi
data penerima paling lambat akhir September 2020. Ida menyebut, data yang disetor BPJS
Ketenagakerjaan akan di-cek ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Pada Senin, 24 Agustus 2020 lalu kami telah menerima 2,5 juta data calon penerima yang telah
divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai batch pertama penerima bantuan
subsidi upah atau gaji. Data tersebut kemudian kami cek kelengkapannya sesuai dengan syarat
dan kriteria yang diatur dalam permenaker untuk meminimalkan risiko administrasi dan agar
tepat sasaran," paparnya.

Sementara itu pengamat ekonomi Rifki Fadilah mengatakan, untuk mendongkrak pertumbuhan
ekonomi sebaiknya bukan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, tetapi juga belanja
pemerintah. Kendati demikian pemberian BLT itu baik untuk mendorong sisi permintaan.

"Masyarakat saat ini tidak ada demand. Orang-orang di-PHK, kemungkinan besar mereka tidak
punya uang. Dampaknya, mereka tidak bisa berbelanja. Kalaupun mereka punya uang, dengan
situasi krisis dan tidak pasti ini, mereka akan menabung, " ujar Rifki di Jakarta kemarin.

Dia menilai BLT untuk pegawai merupakan langkah tepat untuk mendorong permintaan. Kebij
akan ini merupakan upaya pemerintah yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan demand.

49