Page 591 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

neutral - Ida Fauziyah (Menaker Menteri Ketenagakerjaan) Sebenarnya Bapak Ibu, mohon maaf
jangan dikira bahwa mereka berkecukupan dan mampu survive. Mereka juga mengalami
masalah yang sama dengan saudara-saudara kita pekerja informal yang selama ini sudah
dibantu oleh pemerintah

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi program bantuan Rp600 ribu
berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Ada beberapa catatan yang dia sampaikan terhadap program yang dia anggap tidak tepat
sasaran. Pertama soal kriteria calon penerima yang harus peserta BPJS Ketenagakerjaan.

ANGGOTA DPR KRITIK BANTUAN RP600 RIBU

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi program bantuan Rp600 ribu
berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Ada beberapa catatan yang dia sampaikan terhadap program yang dia anggap tidak tepat
sasaran. Pertama soal kriteria calon penerima yang harus peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kok terbatas pada buruh (yang terdaftar) BPJS Ketenagakerjaan. Persoalannya adalah ini kan
anggaran negara, rakyat tidak hanya yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kalau ada
alasan pemerintah 'mengapa para pekerja itu tidak daftar BPJS Ketenagakerjaan' jangan
salahkan rakyat juga," kata dia dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI, Rabu (26/8).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzi-yah dan Direktur Utama
BPJS Ketenaga kerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto.

Lanjut Saleh, bisa saja ada alasan yang bukan merupakan kehendak si pekerja sehingga mereka
tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, mereka tak bisa disalahkan.

Catatan kedua, program bantuan Rp600 ribu ditujukan hanya bagi pekerja formal. Sedangkan
pekerja informal tidak termasuk di dalamnya. Padahal menurut data yang dia peroleh dari Badan
Pusat Statistik (BPS) ada 70,49 juta pekerja informal di Indonesia.

"Bagaimana yang kerjanya sopir siang malam angkut penumpang antar kota antar provinsi yang
sekarang terdampak karena orang nggak mau pindah dari satu kota ke kota lain. Bagaimana
dengan petani, nelayan, buruh bangunan, tukang cukur, pedagang asongan, yang berteriak-
teriak?" ujarnya dikutip detikFinance.

Catatan berikutnya, dia mempertanyakan bagaimana nasib mereka yang sebelumnya menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan, namun karena terkena PHK di tengah pandemi Covid-19
terpaksa keluar dari keanggotaan. Mereka tidak bisa menikmati bantuan Rp600 ribu.
"Orang keluar pekerjaan itu karena Covid. Orang kan banyak yang di-PHK, bukan keinginan dia
di-PHK kok, memang dia di-PHK. Lalu ini program ini kan hanya untuk mereka yang terdaftar.
Bagi yang sudah di-PHK keluar atau dikeluarkan dari BP Jamsostek nggak dibantu ini," ujarnya.

Padahal menurutnya mereka yang di-PHK yang saat ini sedang kesulitan dan membutuhkan
bantuan pemerintah. "Mereka yang kita kasih Rp 600 ribu mereka yang masih kerja , yang

590