Page 754 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 754
Judul Pengamat Sebut RUU Ciptaker Sengsarakan Buruh
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/08/27/248832/pengamat-sebut-ruu-
ciptaker-sengsarakan-buruh/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-27 11:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Rocky Gerung (Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) UU ini senjata terakhir
presiden untuk pemulihan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Jadi Omnibus ini pamungkasnya
presiden. Kalau ini batal, dan tak bisa dinegosiasikan parpol dan buruh, maka reshuffle batalkan
neutral - Rocky Gerung (pengamat politik) Zaman SBY pertumbuhan ekonomi 6 persen tanpa
adanya UU Omnibus Law ini. Jadi ini jalan pikiran yang ngaco
positive - Rocky Gerung (pengamat politik) RUU ini isinya hanya memanjakan investor. Dan
Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan menciptakan kesengsaraan bagi kaum buruh serta
lingkungan. Padahal UUD 1945 menjamin tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Jadi konsekuensinya hanya ada dua, tekan uang buruh, dan rusak
lingkungan
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UU Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang existing sebagai protection floor atau
perlindungan minimal bagi kaum buruh di industri manufaktur jangan diubah. Jangan diganti
dan jangan direvisi
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 120 investor dunia
yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia, gak ada satupun yang mengatakan bahwa
mereka mengharapkan omnibus law ini menjadi prioritas saat ini. Mereka hanya ingin melihat
bagaimana penanganan pemerintah terhadap pandemi virus Covid ini
Ringkasan
- pengamat politik Rocky Gerung mengatakan kalau RUU Omnibus Law Ciptaker justru ditolak
oleh badan ekonomi dunia seperti Bank Dunia dan IMF. Selain itu, kalau RUU itu sampai gagal
disahkan di DPR, maka dampaknya adalah terpecahnya koalisi pemerintah saat ini. Ia menilai,
parpol koalisi sedang memainkan bargaining dalam isu RUU itu.
753