Page 826 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 826
Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah menyiapkan administrasi untuk proses transfer
bantuan tahap pertama setelah sebelumnya mendapatkan 2,5 juta data calon penerima
tervalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Sebelumnya, pemerintah merencanakan akan memberikan subsidi upah kepada 15,7 juta
pekerja swasta dan pegawai pemerintah non-PNS dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta.
Para penerima harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.
Para calon penerima subsidi gaji akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan
selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta. Bantuan itu akan dikirim langsung ke rekening calon
penerima.
Menaker Ida berharap bantuan tersebut dapat membantu para pekerja yang pendapatannya
terdampak akibat COVID-19.
Program itu melengkapi program jaring pengaman sosial lain yang sudah dijalankan pemerintah
untuk mengatasi dampak pandemi, seperti bantuan sosial oleh Kementerian Sosial dan Kartu
Prakerja.
"Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita pekerja yang hari-hari ini terasa
dampaknya sungguh luar biasa," ujar Ida.
Data BPJamsostek menunjukkan ada 15,7 juta pegawai sektor formal yang memiliki upah
dibawah Rp 5 juta rupiah. Hanya saja, data yang telah terkumpul dari masing-masing
perusahaan baru 13,8 juta rekening.
Proses validasi rekening dilakukan BPJamsostek kepada 127 bank yang ada di Indonesia
termasuk bank-bank plat merah.
"Kami tidak mau ini salah sasasaran, terutama dengan bank-bank himbara, karena pekerja
Indonesia ternyata memiliki rekening di 127 bank yang ada di Indonesia," tutur Sumarjono.
Pemberian subsidi kepada pegawai formal tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 14 tahun 2020. Dalam aturan ini baru pekerja formal
saja yang berhak mendapatkan subsidi senilai Rp 2,4 juta selama 4 bulan.
Sumarjono mengatakan pemerintah nanti akan mencari skema yang tepat untuk juga
memberikan bantuan kepada para pekerja informal yang terdampak akibat Pandemi COVID-19.
"Kalau yang bukan penerima upah sedang kita pikirkan, skema apa yang pas karena ini rumit,
jadi ini harus pekerja informal yang aktif," kata dia mengakhiri.
@LI-13/ant.
825
