Page 823 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Salah Siapa?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pentingnyamemiliki BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh
dan pekerja untuk menghadapi kerisisekonomi, karena dengan terdaftardi BPJS Ketenaga
kerjaan, buruh atau pekerja dapat menerima manfaat bila dibutuhkan di kemudian hari. Bahkan
pemerintah me-

miliki pemikiran bahwa dalam masa krisis seperti saat ini, akan menyalurkan bantuan kepada
buruh atau pekerja, maka buruh atau pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan akan didahulukan " ujar Ma'ruf saat memberi sambutan diacara
penganugerahan penghargaan jaminan sosial Paritrana Award melalui virtual (Rabu 12/8/2020).

Jika mengacu dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tentu setiap buruh
atau pekerja nelayan menginginkan agar mereka terdaftardi BPJS Ketenaga kerjaan dan
Depnaker, untuk mendapatkan hak hak mereka sebagai buruh atau pekerja. Tapi apa daya
pengusaha dimana tempat mereka bc-kerjatidak mendaftarkan merekadi BPJS dan Depnaker.
Akibatnya mereka kehilangan hak haknya sebagai buruh dan pekerjayang telahdiatur oleh UU.

Tidak terdaftarnya para buruh dan pekerja nelayan di BPJS dan Depnaker. kesalahannya bukan
terletak pada buruh dan pekerjanelayan itu, tapi melainkan kesalahannya ada pada pengusaha
dimana mereka bekerja, dan juga kesalahannya ada pada pemerintah daerah dalam hal ini
Depnaker.

Pemerintah daerah seharusnya memberikan tekanan terhadap pengusaha pemilik armada alat
tangkap perikanan yang mempekerjakan para buruh, dan pekerja nelayan di perusahaan milik
mereka, agar mendaftarkan para buruh dan pekerja nelayan ke Depnakerdan BPJS Ketenaga
kerjaan. Sejauh para buruh dan pekerja nelayan bekerja di perusahaan miliknya. Tanpa adanya
tekanan dan teguran yang disampaikan oleh pemerintah kepada para pengusaha, tetaplah
mereka menganggap bahwa buruh dan pekerjanelayan adalah sebagai buruh lepas di
perusahaannya, sehingga merugikan para buruh dan pekerja nelayan untuk mendapatkan hak-
haknya sebagai buruh dan pekerja nelayan yang telah diatur oleh konstitusi.
Di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah perlu untuk mengkaji ulang
terhadap pemberian bantuan subsidi upah kepada buruh dan pekerja, yang hanyadiberikan
kepada buruh dan pekerja yang menerima upah di bawah Rp5 jutadan terdaftardi BPJS
Ketenagakerjaan saja. Karena masih ada j utaan buruh maupun pekerj a yang tidak terdaftardi
BPJS Ketenagakerjaan, dimana ekonominya turut terdampak pandemi Covid-19 juga harus
mendapatkan hak yang sama. Karena letak kesalahan tidak terdaftarnya para buruh dan pekerja
ini di Depnakerdan BPJS Ketenaga kerjaan bukan disebabkan kesalahan mereka. Tapi melainkan
adalah kesalahan para pengusaha tempat mereka bekerja, dan pemerintah lalai dalam hal ini.
Sehingga menimbulkan pertanyaan, dimana letak tanggungjawab negara terhadap rakyatnya
yang bekerjasebagai buruh dan pekerja nelayan?. Semoga! * * * Penulis adalah Sekretaris Forum
Komunikasi Anak Daerah (Fokad)Kota Tanjungbalai.

822