Page 822 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

tidak termasuk dalam pesertapenerima manfaat program Kartu Pekerja, dan peserta membayar
iuran sampai dengan bulan Juni 2020(Prfmnews.id 11/8/2020).
Berdasarkan data Kemennaker, terdapat sekitar 12 juta jumlah buruh dan pekerja yang
mendapatkan bantuan sti-mulusdari pemerintah. Bantuan ini akan disalurkan melalui Bank
pemerintah dan ditranfer langsung ke rekening para buruh dan pekerja. Hal ini dilakukan untuk
menghindari terjadinya penyimpangan terhadap bantuan tersebut.

Bantuan stimulusyangdiberikanoleh pemerintah kepada para buruh dan pekerja yang terdaftar
di BPJS Kctenagaker-jaan, melahirkan pro dan kontra. Jika
dibandingjumlahburuhdanpekerjayang terdaftardi BPJS Ketenagakerjaandengan jumlah buruh
dan pekerjayang tidak terdaftardi BPJS Ketenagakerjaan,diper-
kirakanjumlahnyalebihbanyakyang tidak tendaftar,atautidakdidaftarkanolehpengu-sahaselaku
pemilik perusahaan dimana paraburuhdanpekerjaitu bekerja. Lantas apakah para buruh dan
pekerja yang tidak terdaftardi BPJS Ketenagakerjaan tidak layak untuk menerima bantuan
stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Sementara merekajuga buruh dan pekerja. Nelayan
Jika pemerintah hanya memberikan bantuan stimulus kepada para buruh dan pekerjayang
terdaftardi BPJS Ketenaga kerjaan, lalu bagaimana dengan nelayan
yangjumlahnyajutaanorangtersebardi seluruh Indonesia? Banyak diantara

nelayan ini yang tidak terdaftardi BPJS Ketenagakerjaan, bahkan para nelayan ini juga tidak
terdaftardi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) di daerah tempat mereka berdomisili. Apakah
nelayan bukan buruh atau pekerja?.

Berdasarkan konvensi Organisasi Buruh Internasional (WHO) nomor: 188/ 2007. mengakui
jikanelayan merupakan buruh atau pekerja dalam bidang perikanan. Kemudian adanyaperaturan
tentang buruh atau pekerja perikanan, melalui peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP)nomor: 35/2015, tentang sistim dan sertifikasi I lak Azasi Manusia (H AM) pada perusahaan
perikan. Dan ini membuktikan bahwa nelayan termasuk kedalam kategori buruh atau
pekerjadalam bidang perikanan.

Sebagai buruh atau pekerja, namun anehnyanelayan tidak terdaftardi Depnaker di daerah
dimana nelayan itu ber-domisili. Padahal Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal27ayat(2),
Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 38E ayat (1) dengan tegas menyatakan "Tiaptiapwarganegara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memilih pekerjaan, dan
bebas dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan pilihanyangmenjadihak
asasinya".
Namun kenyataannya buruh atau pekerja nelayan masih hidup di bawah bayang-bayang
kemiskinan dengan upah yang sangat murah. Meskipun beberapa kebijakan tentangperburuhan
telahdi-syahkan, seperti UU nomor 2 1 tahun 2000tentang Ketenagakerjaan, dan UU nomor: 2
tahun 2014 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta UU nomor: 24 tahun
2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Umumnya para buruh atau pekerja nelayan ini bekerja di bawah sistim outsourcing atau pihak
ketiga, dengan pengusahayang memiliki armada alat tangkap perikanan. Para pengusaha pemilik
armada alat tangkap perikanan inilah yang tidak mendaftarkan para nelayan ke Depnaker dan
BPJS Ketenaga kerjaan. Dengan alasan bahwa nelayan yang bekerja dengan mereka adalah
buruh atau pekerja lepas yang tidak terikat dengan kontrak dan perjanjian. Dan setiap saat
mereka dapat untuk berhenti dan pindah ke pekerjaan lain.

Akibatnya buruh atau pekerja nelayan menjadi terabaikan, dan juga tidak mendapatkan hak
haknya sebagai buruh atau pekerjayang telah diamanatkan oleh konstitusi. Seperti
jasaansuransi. BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya yang menyangkut tentang hak hak
sebagai buruh dan pekerja.

821