Page 893 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 893
Rencananya pencairan subsidi gaji itu dilakukan pada 25 Agustus lalu. Tetapi karena masih ada
kendala teknis, pencairan ditunda. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR kemarin (26/8), Menaker
Ida Fauziyah memastikan dana tersebut dikucurkan secara resmi mulai hari ini (27/8). Dia
mengatakan tujuan pencairan itu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
ekomomi buruh di tengah pandemi Covid-19.
Menteri yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memaparkan detail sasaran
program subsidi gaji itu sebanyak 15.725.232 pekerja. Anggaran yang disiapkan Rp37,87 triliun.
Untuk sementara data penerima yang sudah diserahkan BPJamsostek ke Kemenaker baru2,5
juta pekerja. Ida mengatakan penyerahan data ini bertahap sebatas persoalan administrasi saja.
Dia mengatakan pada awalan ini, Kemenaker menargetkan setiap pekan bisa menyalurkan
bantuan subsidi gaji kepada 2,5 juta pekerja. Sehingga diharapkan penyaluran uang untuk bulan
pertama dan kedua selesai akhir September nanti. Di dalam rapat tersebut Ida sempat ditanya
soal jumlah anggaran yang melebihi keperluannya.
Anggota KomisiIXDPR dari PKS Netty Prasetyani mengatakan jika ditotal Rp 600 ribu untuk empat
bulan dikali total penerima, maka angka yang disiapkan pemerintah lebih besar Rpl29,7 miliar.
"Pemerintah harus menjelaskan dana takbertuan itu," kata Netty.
Ida lantas menjelaskan anggaran Rp37,87 triliun itu memang lebih besar dibandingkan dengan
alokasi anggaran subsidi gaji untuk 15,7 juta sasaran. Dia menjelaskan anggaran Rpl29,7 miliar
itu adalah anggaran untuk biaya transfer kepada rekening yang bukan bank pemerintah atau
BUMN. Ida menegaskan anggaran tersebut jika nanti tidak terpakai atau terpakai sebagian, akan
dikembalikan ke kas negara.
DirutBPJamsostekAgus Susan-to mengatakan salah satu syarat penerima uang bantuan subsidi
upah adalah mempunyai rekening. Dia mengatakan dari 15,7 juta sasaran, sebanyak 13,8 juta
di antaranya sudah memiliki nomor rekening bank.
"Ternyata tersebar di 127 bank," katanya.
Dia mengatakan di dalam sistem BPJamsostek tidak tercantum data rekening bank dari pekerja.
Untuk itu BPJamsostek bergerilya kepada pencari kerja untuk kelengkapan data bank dari
pekerjanya. Setelah dipastikan memiliki rekening, BPJamsostek melakukan sejumlah verifikasi
lainnya. Intinya mereka memastikan satu pekerja memiliki satu NIK dan satu rekening bank yang
cocok namanya.
"Tidakboleh meminjamreken-ing saudaranya," jelasnya.
Di dalam rapat itu anggota DPR juga menanyakan kenapa pemerintah memberikan perhatian
kepada pekerja formal yang gajinya di bawah Rp5 juta.
"Padahal banyak pekerja yang di-PHK. Kemudian juga banyak pekerja informal seperti sopir
angkutan umum," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.
Menanggapi pertanyaan itu Ida menegaskan bahwa program bantuan subsidi upah itu adalah
pelengkap atau penyempurna bantuan-bantuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Dia
mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp695,2 triliun untuk biaya
penanganan Covid-19 beserta dampaknya.
Dari dana tersebut, tersebar untuk sejumlah program. Di antaranya dialokasian untuk kesehatan
sebesar Rp87,55 trliun. Kemudian Rp37 triliun untuk program keluarga harapan (PKH). Ada juga
program kartu prakerja dengan anggaran yang dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
892
