Page 973 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 973
Judul Honorer Tak Mendapatkan Subsidi Rp 600 Ribu
Nama Media Kendari Post
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg3
Jurnalis JPNN
Tanggal 2020-08-27 08:30:00
Ukuran 214x147mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 17.976.000
News Value Rp 89.880.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Sebagian besar mereka tidak
didaftarkan
neutral - Sri Rahayu (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Namun, karena ada syarat harus menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang seharusnya dapat jadi tidak dapat. Ini persoalan
yang harus dicari solusinya
positive - Sri Rahayu (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Ini seharusnya mereka juga berhak
positive - Sri Rahayu (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Bahkan, ada yang gajinya Rp 300 ribu, dan
saya juga terenyuh diupah Rp 200 ribu pun dia lakukan, apalagi guru-guru itu. Ini perlu
mendapatkan perhatian, apalagi mereka bekerja pada pemerintah baik pemerintah daerah
maupun pusat
positive - Sri Rahayu (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Hak yang memang seharusnya mereka terima.
Memang untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan pemda melalui APBD, tetapi itu juga kewajiban
pemda dan hak para peserta
positive - Sri Rahayu (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Saya minta dengan hormat menteri dan dirut
BPJS Ketenagakerjaan untuk mendiskusikan hal tersebut supaya mereka mendapatkan haknya.
Merekalah yang harus diperhatikan dan dilindungi negara
Ringkasan
Tidak semua pekerja berpen-gasilan di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan bantuan subdisi atau
bantuan sosial (bansos) Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dari pemerintah. Sebab, ada
satu syarat yang harus dipenuhi, yakni terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
atau BP Jamsostek sampai 30 Juni 2020.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengatakan tidak semua pekerja berpenghasilan dibawah
Rp 5 juta terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, ia menyebut tenaga
honorer di pemerintahan daerah (pemda) maupun pusat, banyak yang tidak didaftarkan sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.
972

