Page 974 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

HONORER TAK MENDAPATKAN SUBSIDI RP 600 RIBU

Tidak semua pekerja berpen-gasilan di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan bantuan subdisi atau
bantuan sosial (bansos) Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dari pemerintah. Sebab, ada
satu syarat yang harus dipenuhi, yakni terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
atau BP Jamsostek sampai 30 Juni 2020.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengatakan tidak semua pekerja berpenghasilan dibawah
Rp 5 juta terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, ia menyebut tenaga
honorer di pemerintahan daerah (pemda) maupun pusat, banyak yang tidak didaftarkan sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Sebagian besar mereka tidak didaftarkan," kata Sri saat rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Rabu (26/8).

Padahal, kata Sri, gaji honorer itu ada yang Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, dan mereka sangat layak
mendapatkan program bantuan subsidi gaji dari pemerintah. "Namun, karena ada syarat harus
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang seharusnya dapat jadi tidak dapat. Ini
persoalan yang harus dicari solusinya," kata Sri.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan tidak hanya pegawai tidak tetap (PTT) di pemerintah
daerah untuk kesehatan, tetapi guru tidak tetap (GTT) pun banyak yang gajinya kurang dari Rp
1 juta, bahkan ada yang di bawah Rp 500 ribu. Mereka ini berhak memperoleh bantuan subsidi
gaji."Ini seharusnya mereka juga berhak," tegasnya.

Dia mengatakan rata-rata yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu
penghasilannya sudah sesuai UMR daerah. Sementara, mereka para PTT atau GTT, itu belum
tentu gajinya sesuai UMR, sehingga banyak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

"Bahkan, ada yang gajinya Rp 300 ribu, dan saya juga terenyuh diupah Rp 200 ribu pun dia
lakukan, apalagi guru-guru itu. Ini perlu mendapatkan perhatian, apalagi mereka bekerja pada
pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat," katanya.

Jadi, Sri menegaskan bahwa PTT dan GTT yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta itu sangat
berhak mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah. Menurut dia, ini juga sekalian memberikan
langkah bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengingatkan pemda supaya para PTT dan GTT
itu mendapatkan perhatian yang layak.

"Hak yang memang seharusnya mereka terima. Memang untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan
pemda melalui APBD, tetapi itu juga kewajiban pemda dan hak para peserta," katanya.

Karena itu pula, Sri mengatakan syarat yang ada untuk mendapatkan bantuan subsidi gaji atau
upah ini harus menjadi perhatian. Ia menegaskan, bukan dirinya tidak suka mereka yang bergaji
Rp 4 juta mendapat subsidi. Namun, kata dia, kalau yang berpenghasilan di bawah itu belum
mendapatkan, bagaimana harus memberikan penjelasan kepada mereka.

"Saya minta dengan hormat menteri dan dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk mendiskusikan hal
tersebut supaya mereka mendapatkan haknya. Merekalah yang harus diperhatikan dan
dilindungi negara," kata Sri. (boy/ jpnn)

973