Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

RI MINTA MALAYSIA RUNDINGKAN MOU SOAL PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus mematangkan kerja sama tata
kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.

Hingga saat ini, kerja sama tersebut masih terus dibahas oleh kedua negara lantaran draf
tanggapan Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum of Understanding (MoU) sektor
domestik yang telah disampaikan oleh Indonesia pada September 2016, baru disampaikan
kepada Indonesia pada Agustus 2020.

"Pemerintah Indonesia meminta kembali agar perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan
dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Saya berharap
kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing
negara," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat melakukan video
conference dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri Saravanan, dinukil dari
keterangan tertulis, Kamis, 6 Mei 2021.
Ida berharap kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan MoU sektor domestik berdasarkan
skema One Channel Recruitment. "Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi
terhadap isu tentang One Channel Recruitmen dan spesifikasi jabatan, one worker one task,"
katanya.
Menurut dia, adanya spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu upaya untuk
memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki kompetensi
khusus.

Pemerintah RI pun menyadari bahwa setiap negara penempatan memiliki aturan
ketenagakerjaan terkait sektor domestik, sehingga tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum
dalam Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh TKI di
luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.
Ida menegaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara penempatan yang
telah memiliki dokumen kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, regulasi yang
mengatur tenaga kerja asing, serta program jaminan sosial, "Kami berharap agar tata kelola
penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat berlangsung melalui satu
saluran/mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara sehingga dapat lebih mudah
dalam melakukan kontrol dan pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Datuk Seri Saravanan Murugan mendukung langkah yang akan dilakukan dan
pihaknya akan memperkenalkan satu aplikasi yang dapat membantu PMI di Malaysia. "Sistem
aplikasi ini mampu membantu PMI untuk pihak Kementerian SDM Malaysia, apabila PMI
memperoleh perlakuan tidak baik dari majikannya," katanya.

Datuk Seri Saravanan menyambut positif adanya komitmen bersama Indonesia dengan Malaysia
soal PMI di Malaysia. Kerajaan Malaysia pun telah memiliki kebijakan baru untuk membantu PMI
di negeri Jiran.

Sebelumnya, kata Datuk Seri Saravanan, para Pekerja Migran Indonesia yang masuk ke Malaysia,
disyaratkan harus memiliki tempat tinggal. Tapi regulasi baru, Kerajaan Malaysia akan
memberikan bantuan rumah-rumah yang layak seperti warga Malaysia. "Selain itu juga ada
jaminan sosial dari segi kesehatan, tabungan dan perumahan. Ini adalah langkaH-1angkah baru
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia," kata dia.

CAESAR AKBAR .

12