Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

Kepala Disnaker Kota Bogor Elia Buntang, mengungkapkan, pembentukan posko ini sesuai Surat
Edaran (SE) Wali Kota Bogor Nomor 560/2159- Disnaker.
"Jadi, untuk karyawan yang belum mendapatkan THR hari ini bisa mengadukannya ke Disnaker
Kota Bogor," kata Elia kepada Metropolitan, Kamis (6/5).

Meski sudah membentuk posko pengaduan, Elia mengaku belum ada seorang pun karyawan di
Kota Bogor yang mengadukan belum mendapatkan THR.

Berdasarkan data di Disnaker Kota Bogor, terdapat 1.860 perusahaan. "Mudah-mudahan semua
lancar ya, tapi kalau ada yang tidak dapat THR bisa adukan ke sini dan akan kami bantu,"
ujarnya.

Bantuan yang akan diberikan Disnaker Kota Bogor kepada karyawan, di antaranya menjembatani
antara perusahaan dengan karyawan yang tidak mendapatkan THR. Di mana nantinya akan
dibuat perjanjian yang membuat perusahaan bisa mencicil pembayaran THR kepada
karyawannya. "Tapi, 50 persen THR harus dibayar di muka. Kalau perusahaan tidak mampu
harus melampirkan bukti ketidakmampuannya sesuai SE Wali Kota," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, telah meresmikan posko THR
2021 yang bertujuan memastikan THR keagamaan dibayarkan perusahaan kepada para
pekerjanya. Dengan diresmikannya posko THR 2021 ini, pekerja atau buruh yang tidak menerima
THR Lebaran tahun ini bisa membuat laporan.

Posko THR 2021 ini dibuka mulai 20 April hingga 20 Mei 2021. Posko THR nantinya akan
memberikan layanan kepada pekerja, buruh dan pengusaha, dengan menitikberatkan pada tiga
aspek utama, meliputi informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan 2021, ruang
konsultasi dan pengaduan pelaksanaan THR keagamaan 2021.

"Pengaduan ini bisa dilakukan dengan dua cara, baik secara luring atau kami tetap memberikan
layanan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami juga memberikan layanan
online dan melalui call center 1500630," kata Ida dalam virtual konferensi.

Untuk tata cara pelaporan secara offline, pekerja dapat langsung datang ke Ruang Pelayanan
Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemenaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta
Selatan.

Adapun aturan untuk menggunakan layanan tatap muka yakni dengan tetap disiplin melakukan
protokol kesehatan dan menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Jika pelapor belum
memiliki keterangan bebas Covid-19, Kemenaker juga menyediakan fasilitas layanan tersebut,
(dil/b/mam/py)

14