Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 20

PEMKOT MALANG BENTUK TIM PEMANTAU PEMBAYARAN THR

              MALANG  KOTA  -  Pemkot  Malang  melakukan  pemantauan  pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya
              (THR) tahun  2021.  Pemantauan  dilakukan  agar pelaksanaannya  sesuai dengan  surat  edaran
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  No  M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan  Pemberian
              THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja Atau Buruh Di Perusahaan.

              Hal ini ditegaskan oleh Pjs Sekretaris Daerah Kota Malang Hadi Santoso. "Dalam ketentuan SE
              Menaker, pemberiannya THR harus penuh. Mekanismenya seperti apa tergantung kebijakan dari
              tiap perusahaan," kata Sony, panggilan akrabnya.

              Meski demikian, pihaknya juga memahami situasi pandemi, dimana tidak semua perusahaan
              mulai pulih. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan
              Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (Disnaker-PMPTSP),  untuk  melakukan  monitoring  kelancaran
              pembagian THR.

              Terpisah, Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa tim ini
              dibentuk  untuk  memantau  perusahaan-perusahaan  yang  merasa  kesulitan  atau  tidak  dapat
              membayarkan THR.

              "Jadi kalau ada perusahaan yang yang kesulitan, diharapkan segera melapor. Kami juga sudah
              mulai  sosialisasi  ke  berbagai  perusahaan  melalui  lembaga  kerja  sama  (LKS)  Tripartit  Kota
              Malang," kata Erik.

              Diungkapkannya, tercatat sebanyak 977 perusahaan di Kota Malang yang memiliki kewajiban
              memberikan THR kepada seluruh karyawan. Hanya saja, dari jumlah perusahaan yang tercatat,
              masih  belum  diketahui  berapa  perusahaan  yang  mampu  dan  tidak  mampu  membayar  THR
              pekerjanya sesuai ketentuan.

              "Oleh karena itu, Tim Monitoring Pelaksanaan THR 2021 bergerak. Artinya, Disnaker-PMPTSP
              Kota  Malang  tidak  hanya  menunggu  perusahaan  melapor  penangguhan.  Tetapi,  bakal
              menempatkan petugas untuk melakukan monitoring dengan keliling ke perusahaan-perusahaan
              di Kota Malang. Dan di kantor juga sudah dibuka Posko Pengaduan di desk 13," jelasnya.

              Jika kedapatan ada perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR, maka pihaknya akan
              membantu mencarikan solusi. Salah satunya, mengkoordinasikan dengan LKS Tripartit.

              "Nah, jika ada perusahaan yang tidak mampu bisa lapor ke kita sebelum itu. Solusinya nanti bisa
              ditangguhkan dulu, bisa dicicil dan sebagainya," pungkasnya.

              Pewarta:  Intan  Refa  Septiana    MALANG  KOTA  -  Pemkot  Malang  melakukan  pemantauan
              pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  tahun  2021.  Pemantauan  dilakukan  agar
              pelaksanaannya  sesuai  dengan  surat  edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  No
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja
              Atau Buruh Di Perusahaan.

              Hal ini ditegaskan oleh Pjs Sekretaris Daerah Kota Malang Hadi Santoso. "Dalam ketentuan SE
              Menaker, pemberiannya THR harus penuh. Mekanismenya seperti apa tergantung kebijakan dari
              tiap perusahaan," kata Sony, panggilan akrabnya.

              Meski demikian, pihaknya juga memahami situasi pandemi, dimana tidak semua perusahaan
              mulai pulih. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan
              Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (Disnaker-PMPTSP),  untuk  melakukan  monitoring  kelancaran
              pembagian THR.




                                                           19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25