Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah juga
sudah diminta untuk siaga dan menyediakan tempat untuk pengaduan terkait THR agar bisa
direspon cepat.

"Semua saya minta untuk merespons dengan cepat. Maka yang 18 perusahaan itu akan kami
ajak bicara satu persatu. Tim pengawas kita turunkan," kata Ganjar di Kantor Gubernur Jawa
Tengah, Kamis (6/5/2021).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, mengatakan ada 18 perusahaan di Jawa
Tengah yang diadukan oleh karyawannya karena tidak kunjung memberi kepastian soal THR.
Perusahaan itu saat ini terus dipantau oleh kementerian dan pemerintah daerah.

Ganjar menegaskan kepada pengusaha agar menjaga komitmen untuk membayarkan THR tahun
ini. Apabila terjadi masalah, Ia meminta pengusaha untuk berkomunikasi dengan para buruh dan
mencari penyelesaian secara kekeluargaan.

"Saya titip kepada para pengusaha karena ini sudah ketentuan, mari kita komunikasi. Sampaikan
kepada para buruh karena kita sudah komitmen," kata Ganjar.

Komunikasi antara pengusaha dan buruh dinilai penting agar kejadian seperti di Pan Brothers
Boyolali tidak terulang di tempat lain. Sebab itu sangat berbahaya, khususnya terkait potensi
penularan Covid-19.

"Contoh yang di Boyolali, kejadian di Pan Brothers itu akhirnya kan terjadi kerumunan.
Bahayanya bukan lagi sekedar soal bayar THR saja tetapi bisa punya potensi penularan (Covid-
19). Untuk kejadian itu kami sudah turunkan tim dan akhirnya bisa disepakati," ungkap Ganjar.

Sebagai informasi, pemberian THR paling lambat H-7 namun kini diberi kelonggaran kepada
perusahaan sampai H-1. Sementara jika sampai tenggat waktu yang diberikan perusahaan tidak
juga memenuhi kewajiban untuk memberikan THR serta tidak ada komunikasi dengan karyawan
maka akan diberikan sanksi seusi undang-undang. Sanksi terberatnya bisa saja pencabutan izin.
(*).

134