Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 130
Judul Ombudsman Nilai SE Menaker Soal THR Multitafsir
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read340490/ombudsman-nilai-se-
menaker-soal-thr-multitafsir
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-06 17:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyambut baik adanya surat edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6.HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021.
OMBUDSMAN NILAI SE MENAKER SOAL THR MULTITAFSIR
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyambut baik adanya surat edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6.HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021.
Namun, Ombudsman menilai surat edaran ini bermasalah karena multitafsir. Anggota
Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan bahwa SE ini di satu sisi bisa dipandang
sebagai sebuah ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari
sebelum Hari Raya Idulfitri. "Namun, SE ini juga mengatur, memberikan semacam keringanan
kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar THR," kata Robert di Jakarta,
Rabu (5/5/2021).
Menurutnya, terdapat dua pilihan atas keringanan ini, yakni tenggat waktu pembayaran THR
dilakukan pada H-1 sebelum Idulfitri dan pengusaha yang tidak mampu membayar. Ada tiga
kemungkinan yang bisa terjadi dari SE, pembayaran THR tersebut.
Pertama, perusahaan akan memenuhi kewajiban mereka untuk membayar THR paling lambat
H-7. Kedua, terdapat kelompok perusahaan yang akan membayar THR dari H-7 hingga H-1,
serta ketiga perusahaan yang bahkan setelah Lebaran belum tentu bisa membayar THR kepada
karyawannya.
"Poin ketiga ini yang harus mendapat pengawasan dan pencermatan yakni, perusahaan yang
tidak membayar THR meskipun setelah Lebaran," ujar dia.
Untuk itu, Ombudsman meminta Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi melakukan fungsi
pegawasan dan memantau proses dialog yang berlangsung antara perusahaan dan serikat
pekerja bila perusahaan mengajukan ketidakmampuan untuk membayar THR 2021.
129
