Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 129
Sementara, bagi buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus namun kurang dari 12
bulan, THR diberikan secara proporsional. Yakni, sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi
12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.
Adapun bagi buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
"THR keagamaan tahun ini wajib dibayar penuh dan tepat waktu oleh pelaku usaha. Kondisi saat
ini berbeda pada 2020 lalu saat pemerintah memberikan kelonggaran kepada para pengusaha
untuk memberikan THR secara bertahap," jelasnya.
Ia pun menyayangkan pihak manajemen tidak melakukan musyawarah dengan para
buruh/pekerja terlebih dahulu terkait rencana besaran pemberian THR.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakina
Rosellasari menuturkan, sudah ada penyelesaian antara pihak buruh dan pengusaha yang
dimediasi pemerintah.
"Ada musyawarah yang dilakukan. Pengusaha sepakat memberikan THR sesuai ketentuan
pemerintah," kata Sakina saat pantauan proses pemberiaan THR di beberapa perusahaan di
Kawasan Industri Candi Kota Semarang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.
Perjanjian tertulis yang disaksikan pemerintah disepakati sejumlah poin. Antara lain pihak
perusahaan bersedia membayarkan THR kepada sekitar 899 karyawan sesuai dengan SE
Menaker.
Sementara, ada sekitar 97 karyawan tetap menerima THR dengan nilai Rp 50.000 karena masa
kerja kurang dari satu bulan dan itu sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan.
"Perusahaan akan membayarkan THR kepada karyawan paling lambat 7 Mei 2021. Setelah
disepakati dengan perjanjian bersama, segala macam terkait perselisihan hak pekerja dinyatakan
selesai," imbuhnya.
Setidaknya ada 1.800 orang pekerja yang menggantungkan hidup di pabrik tersebut. Sehingga
THR di saat pandemi Covid-19 tahun ini sangat berarti bagi mereka.
Pun dengan THR, maka diharapkan dapat menstimulasi konsumsi masyarakat sehingga memacu
pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi.
(mam).
128
