Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

hal sebagai berikut: 1. THR Keagamaan diberikan kepada: a. Pekerja / buruh yang telah
mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
b Pekerja / buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagi buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR yang
diberikan sebesar 1 bulan upah.

Bagi buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari
12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu)
bulan upah.

Bagi buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung sebagai
berikut:
1) pekerja / buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

2) pekerja / buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Puluhan posko pelayanan Tunjangan Hari Raya (THR) dibuka Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim). Total, ada 55 posko pelayanan THR yang
disiagakan Pemprov Jatim.

Ke-55 itu terdiri atas 38 posko di Disnakertrans Kabupaten atau kota, 16 posko di Unit Pelaksana
Teknis Balai Latihan Kerja (UPTBLK), dan 1 di Disnakertrans Jatim.

Posko tersebut melayani sejak Selasa (27/4/2021) ini hingga 20 Mei 2021 pada hari kerja, pukul
08.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sementara, untuk hari Jumat, dibuka pukul 08.00 sampai 15.30
WIB.
Selain itu, masyarakat bisa mengaksesnya secara virtual melalui situs
disnakertrans.jatimprov.go.id dan bit.ly/PelayananTHRJatim 2021.

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan, bila ada perusahaan yang tak
dapat memenuhi pembayaran THR, akan dilakukan penegakan dengan cara memeriksa
pengusaha tersebut. Begitu pula dengan alasan tak bisa dibayarkannya THR para pekerja.
Apabila ada perusahaan menyatakan tidak mampu membayar THR, Disnakertrans akan
memfasilitasi pembicaraan kepada para pekerja.

"Harus (diskusi) sama-sama dengan serikat pekerja," kata Himawan saat konferensi pers, Senin
(26/4/2021).

Himawan menuturkan, diskusi tersebut bertujuan mencari jalan keluar dan alternatif perihal
skema pembayaran THR. Misalnya, dibayar dengan cara mencicil atau melakukan penundaan,
sesuai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan terkait.

Menurutnya, pencarian solusi dengan cara mediasi dan medium yang difasilitasi pihaknya
lantaran belum ada sanksi yang mengatur pembayaran THR sampai saat ini. Meski begitu, pihak
Himawan hendak menindaklanjuti permasalahan di lapangan dengan membuat berita acara.

"Entah skema cicil 1, 2, 3 bulan atau apa bagaimana, itu kesepakatan bersama. Prinsipnya, tidak
sanksi. Tapi, harus dibayar," tuturnya.

184