Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 190
kepada buruh," kata anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers yang
digelar secara daring pada, Rabu 5 Mei 2021.
Endi Jaweng menjelaskan pemerintah mengizinkan perusahaan membayar THR kepada
karyawannya dengan cara mencicil pada tahun lalu. Kebijakan itu diambil pemerintah karena
dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha. "Kami ingin pemerintah bantu selesaikan dulu
yang tersisa karena belum diselesaikan ini," ujarnya.
Ombudsman RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) di daerah meningkatkan pengawasan sekaligus membantu penyelesaian terkait
hak THR buruh yang belum dilunasi. "Kami minta kepada Kemenaker maupun Disnaker di 34
Provinsi untuk menyelesaikan ini dengan melihat apa sih masalah yang ada kemudian apa
tindakannya," tegasnya.
Endi Jaweng mewanti-wanti perusahaan untuk siap diganjar sanksi kalau tak kunjung melunasi
hak THR buruh periode 2020. Hal ini berlaku juga untuk THR tahun ini. "Kalau dari aturan soal
pengupahan, maka berujung sanksi yang ada, yaitu denda lima persen dari yang belum
dibayarkan dan sanksi administratif berupa teguran, pembatasan hingga pembekuan kegiatan
usaha," ujarnya.
189
