Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 194
Posko ini bertujuan untuk menerima aduan maupun konsultasi terkait THR.
"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya," kata Menaker Ida di Jakarta, Senin
(26/4/2021).
Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih
efektif.
Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkaH-1angkah bagi
perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR
Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan. Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh
yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Selain itu, dia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.
"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak
mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan.
"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif," ujarnya, dikutip dari situs resmi Kemnaker .
Itulah informasi jadwal THR 2021 buruh, pekerja, dan karyawan swasta yang cair hari ini, 6 Mei
2021, jika merujuk pada Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan pada 12 April 2021.
193
