Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

Judul Ombudsman Awasi THR Pekerja, Endus Potensi Maladministrasi
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/262933-ombudsman-
awasi-thr-pekerja-endus-potensi-maladministrasi
Jurnalis Murdiyat Moko
Tanggal 2021-05-06 12:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja/buruh. Ombudsman menilai ada
potensi maladministrasi seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan
penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2021.

OMBUDSMAN AWASI THR PEKERJA, ENDUS POTENSI MALADMINISTRASI

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan akan melakukan pengawasan dalam
pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja/buruh. Ombudsman
menilai ada potensi maladministrasi seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut,
dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2021.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan malaadministrasi itu bisa terjadi
jika Pemerintah tidak mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam SE Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
2021, seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur
dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2021.

Ombudsman menilai surat edaran (SE) Nomor M/6.HK.04/IV/2021 terkait tunjangan hari raya
(THR) keagamaan dari Kementerian Ketenagakerjaan multitafsir. "Kami menyambut baik, namun
hanya saja isi dari surat tersebut yang membuat multitafsir di lapangan," kata Robert.

Ombudsman Jateng Awasi Pelayanan BPJS dan Pemberian THR bagi Pekerja Dalam surat
tersebut terdapat ketegasan perusahaan wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum
Hari Raya Idul Fitri. Artinya, mulai Kamis (6/5) seharusnya perusahaan sudah mulai membayar
kewajibannya. "Kita akan melihat apakah pihak perusahaan tepat waktu membayar kewajiban
sesuai surat tersebut," katanya.

Sementara, di sisi lain ada semacam keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Robert mengemukakan tantangan

196