Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

Itu artinya THR tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor
Menaker NO. M/6/HK/.04/IV/2021, tanggal 12 April 2021, tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus namun kurang dari 12 bulan,
THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan
kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Unjuk rasa sekitar 400 buruh pabrik aksesoris sepatu itu diawali dengan mogok kerja shift malam
mulai pukul 21.00-23.00 WIB, dengan korlap Haerudin selaku salah satu pekerja shift malam.

"Memang benar, ada pemotongan THR bagi buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun hanya
akan diberikan THR sebesar Rp. 50 ribu dengan alasan terdampak pandemi, bagaimana yang
dibawah 1 tahun, makanya kami menolak kebijakan itu," ujar Haerudin.

Haerudin juga menyatakan akan menggelar mogok kerja esok hari jika tuntutan mereka tidak
direspon. Pasalnya, THR harus diberikan kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan.

THR keagamaan tahun ini pun wajib dibayar penuh dan tepat waktu oleh pelaku usaha, berbeda
pada 2020 lalu saat pemerintah memberikan kelonggaran kepada para pengusaha untuk
memberikan THR secara bertahap.

Jika pengusaha tidak membayar THR kepada para pekerjanya sesuai aturan pemerintah maka
dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021, mulai dari teguran, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
kegiatan produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ia pun menyayangkan pihak manajemen tidak melakukan musyawarah dengan para
buruh/pekerja terlebih dahulu terkait rencana besaran pemberian THR.

Pihak manajemen PT. API kemudian merespon aksi mogok kerja dengan melakukan
musyawarah. Sempat terjadi kegaduhan saat para buruh dengan tegas menolak kebijakan pabrik
tentang pemberian THR yang tak sesuai aturan pemerintah.
Saat kegaduhan berlangsung datang petugas Kamtibmas dari Polsek dan Koramil 03 Wanasari
untuk menenangkan mereka. Saat para buruh telah tenang maka musyawarah pun dilanjutkan
kembali dan akhirnya pihak pabrik menyetujui pemberian THR sesuai aturan pemerintah.

Rio, selaku Manajer Bagian Umum PT. API membenarkan jika sempat terjadi kegaduhan saat
musyawarah berlangsung.

"Kesimpulannya tadi manajemen sudah sepakat jika pemberian THR sesuai dengan ketentuan
pemerintah, dan kapan pemberiannya akan disampaikan dalam waktu dekat," katanya.

Menurutnya, aksi protes dan mogok kerja sementara itu telah menjadi pembelajaran berharga
bagi pihak manajemen.

199