Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 204
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat sejumlah sanksi bagi
perusahaan yang telat dan tak membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2021 kepada
pekerja sesuai dengan yang diatur pemerintah. Pembayaran THR untuk tahun ini harus diberikan
paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Aturan pembayaran THR tahun ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Selain itu,
pembayaran THR juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Ida menegaskan, pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi
dampak pandemi COVID-19. Kata dia, dukungan ini diberikan agar ekonomi masyarakat
bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan
ekonomi nasional.
Untuk itu, lanjut Ida, diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR keagamaan 2021
secara penuh dan tepat waktu "Pengusaha yang terlambat bayar THR ke pekerja kena denda 5
persen dari denda yang harus dibayar sejak berakhir batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar," katanya, dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 12 April.
Sementara itu, Ida mengatakan, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha
perusahaan tersebut.
"Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,"
ucapnya.
Seperti diketahui, Menaker Ida Fauziyah mewajibkan seluruh pengusaha untuk membayar THR
maksimal h-7 Hari Raya Idul Fitri. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh
di perusahaan.
203
