Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 203
yakni perusahaan yang tak mampu bisa membayar H-1. Lalu, ada yang menafsirkan perusahaan
bisa membayar setelah lebaran tetapi dengan memenuhi seluruh persyaratan.
"Sosialisasi ini sangat penting, tanpa kesamaan persepsi maka kemudian akan berbeda tindakan
yang diambil pemda atau perusahaan yang bersangkutan," tuturnya.
Kedua, terkait keterbukaan atau transparansi catatan keuangan perusahaan. Kata Robert,
catatan keuangan perusahaan harus dibuktikan dengan valid pada pekerja dan pengawas
ketenagakerjaan. Menurut dia, jika tidak ada mekanisme atau jaminan pembuktian yang valid,
maka ini akan merugikan pekerja.
"Mekanisme pembuktian soal laporan keuangan itu harus benar-benar clear and clean supaya
pihak buruh mengerti," ucapnya.
Ketiga, tantangan pembayaran THR 2021 ada pada tingkat pemerintah daerah. Khususnya
berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan THR 2021. Sebab, kewenangan pengawasan berada
pada tingkat provinsi. Karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang intensif pada
perusahaan, dan tegas pada perusahan yang tidak melakukan kewajiban.
"Tentu Ombudsman akan memantau dan mengawasi sejauh mana koordinasi dan pembinaan
dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Dinas
Ketenagakerjaan di daerah. Karena dinas-dinas ini adalah bagian dari perangkat daerah,
Ombudsman akan menggeser fokus kepada dinas yang bersangkutan," jelasnya.
Terakhir, adanya potensi maladministrasi. Robert menjelaskan khususnya bila pemerintah tidak
mampu melaksanakan ketentuan dalam SE Menaker. Potensi maladministrasi di antaranya
pengabaian kewajiban hukum hingga penundaan berlarut.
"Memang kuncinya saya kira pada pengawasan tadi, sejauh mana efektivitas pengawasan
khususnya di tingkat provinsi baik gubernur maupun dinasnya itu benar-benar bisa melakukan
proses pengawasan," tuturnya.
Ombudsman meminta perwakilannya di daerah untuk membuka posko pengaduan bagi pekerja
yang memiliki masalah terkait THR 2021. Tujuannya agar hak-hak buruh atau pekerja dapat
dipenuhi.
"Kita berharap pada para kepala perwakilan dan teman-teman perwakilan Ombudsman di 34
provinsi membuka posko pengaduan dan melakukan observasi intensif, baik pada perusahaan
dan juga pada dinas-dinas ketenagakerjaan," ucapnya.
Menurut Robert, pengawasan perlu dilakukan agar perusahaan tidak melakukan keputusan
secara sepihak.
Sebab, dalam SE Kemnaker itu disebutkan bahwa harus ada dialog antara perusahaan dan buruh
atau pekerja terkait dengan pemberian THR.
"Dialog ini harus terbuka, egaliter, dan tidak ada proses tekan menekan," ujarnya.
Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, kata Robert, harus mengawasi dialog bipartit ini. Sehingga, tidak
ada upaya yang tidak diinginkan terjadi. Kesepakatan pun, kata dia, harus dituangkan dalam
dokumen bersama menyangkut skema pembayaran dan batas waktu.
"Idealnya kita mengharapkan perusahaan itu bisa membayar tanpa cicilan dan tepat waktu.
Tetapi kita juga melihat dari surat edaran ini ada tambahan ruang situasi hari ini bisnis dan
perusahaan itu tidak semuanya berada di tingkat yang optimal. Ini memang kerangka yang ada
di surat edaran," tuturnya.
202
