Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, pembayaran THR 2021 harus dilakukan
paling lambat hari ini. Setelah itu, pemerintah akan membentuk sistem pemantauan yang
menghasilkan laporan audit. Pemberitahuan tersebut berfungsi sebagai dasar untuk tindakan
lebih lanjut.

"Kami berharap ada penegasan bagi pelaku usaha yang mengabaikan komitmennya, karena THR
ini menyangkut hak buruh dan tanggung jawab perusahaan," kata Robert.

Perusahaan yang tidak mampu membayar THR harus berkomunikasi secara terbuka dengan
karyawan dan memiliki bukti. Selain itu, perusahaan diharuskan memberi tahu dinas
ketenagakerjaan setempat tentang persetujuannya selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan.

Ahmad Sobirin, Plt. Ketua Pembantu Inspeksi VI Ombudsman, melaporkan empat butir dalam
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja itu berpotensi menimbulkan maladministrasi. Pertama,
minimnya sosialisasi pemerintah terkait regulasi THR 2021. Menurutnya, kurangnya sosialisasi
akan membuat pelaku usaha menjadi cuek.

Kedua, laporan keuangan organisasi tidak jelas. Ia meminta agar pemerintah atau pengawas
ketenagakerjaan memperhatikan hal ini untuk memastikan status keuangan perusahaan.
"Seperti yang bisa ditunjukkan, tidak ada proses atau jaminan bukti yang sah. Ini akan
berdampak negatif pada staf," kata Sobirin.

Ketiga, gubernur, bupati, atau walikota harus memainkan peran penting dalam menentang
undang-undang ini dan melindungi hak-hak karyawan.

Keempat, jika Kementerian Ketenagakerjaan, gubernur, bupati, atau walikota tidak dapat
melaksanakan perintah edar THR, maka akan terjadi maladministrasi.

"Misalnya jika pelaku usaha cuek tapi pemerintah tidak ada risiko maladministrasi," jelas Sobirin.

Antara 20 dan 30 April, Pos THR Keagamaan 2021 Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan 776
data pembayaran THR. Volume ini dibagi menjadi 484 konsultasi dengan THR dan 292
pengaduan dengan THR. Ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, minyak
dan gas, alat kesehatan, serta industri makanan dan minuman adalah beberapa sektor bisnis
yang tercakup dalam survei pos THR 2021.

"Beberapa persoalan mengemuka, antara lain ketidakmampuan perusahaan membayar THR,
skema THR dicicil, dibayarkan 50%, atau pembayaran THR pasca Lebaran," kata Anwar Sanusi,
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

Posisi THR diciptakan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, kabupaten, dan
kota, menurut Anwar. Pembentukan posisi THR di pusat dan daerah bertujuan untuk
meningkatkan pelaksanaan koordinasi.

Ramidi Abdul, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Nasional atau SPN, mengaku ribuan pelaku
usaha gagal membayar THR. Namun, dia mengatakan, tidak semua pihak, termasuk pengusaha
dan karyawan, mengungkapkan hal ini untuk menghindari sanksi administratif atau moral.

195