Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 195
Judul Ombudsman Mengidentifikasi Potensi Salah urus Kebijakan THR
Nama Media medaninside.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://medaninside.com/ombudsman-mengidentifikasi-potensi-salah-
urus-kebijakan-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-06 12:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan
maladministrasi dalam skema tunjangan hari raya keagamaan (THR) tahun ini. Pemerintah pusat
dan daerah diharapkan melacak bisnis yang membayar THR untuk kepatuhan. Ombudsman
Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan maladministrasi dalam
skema tunjangan hari raya keagamaan (THR) tahun ini. Robert Na Endi Jaweng, anggota
Ombudsman, menetapkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M / 6 / HK.04 / IV / 2021
tentang Penyelenggaraan Pemberian THR Keagamaan 2021 terbuka untuk ditafsirkan.
OMBUDSMAN MENGIDENTIFIKASI POTENSI SALAH URUS KEBIJAKAN THR
Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan
maladministrasi dalam skema tunjangan hari raya keagamaan (THR) tahun ini. Pemerintah pusat
dan daerah diharapkan melacak bisnis yang membayar THR untuk kepatuhan.
Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan
maladministrasi dalam skema tunjangan hari raya keagamaan (THR) tahun ini. Robert Na Endi
Jaweng, anggota Ombudsman, menetapkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M / 6 /
HK.04 / IV / 2021 tentang Penyelenggaraan Pemberian THR Keagamaan 2021 terbuka untuk
ditafsirkan.
"Di satu sisi, ada argumen bahwa bisnis harus membayar THR tujuh hari sebelum hari raya,
tetapi di sisi lain, surat ini memberikan kelegaan bagi bisnis yang tidak mampu," kata Robert
dalam konferensi pers virtual kemarin.
Dia mengumumkan bahwa aturan THR dapat diartikan dalam tiga cara. Untuk memulai, bisnis
yang patuh akan memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya pada H-7. Kedua, akan ada bisnis
yang mematuhi kewajiban D-7 hingga D-1 mereka. Akhirnya, bisnis tertentu tidak membayar
THR.
"Ketiga, penting untuk mendapatkan pengawasan untuk memastikan bahwa korporasi tidak
mengambil keputusan secara sewenang-wenang," jelas Robert.
194
