Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 222

"Masih ada 100-an perusahaan yang masih belum melunasi THR 2020 secara penuh. Bahkan
              mungkin belum membayar apapun kepada buruh," kata anggota Ombudsman Robert Na Endi
              Jaweng dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada, Rabu (5/5).

              Endi  Jaweng  menjelaskan  pemerintah  mengizinkan  perusahaan  membayar  THR  kepada
              karyawannya dengan cara mencicil pada tahun lalu. Kebijakan itu diambil pemerintah karena
              dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha. "Kami ingin pemerintah bantu selesaikan dulu
              yang tersisa karena belum diselesaikan ini," ujarnya.

              Ombudsman RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Dinas Tenaga
              Kerja (Disnaker) di daerah meningkatkan pengawasan sekaligus membantu penyelesaian terkait
              hak THR buruh yang belum dilunasi.

              "Kami minta kepada Kemenaker maupun Disnaker di 34 Provinsi untuk menyelesaikan ini dengan
              melihat apa sih masalah yang ada kemudian apa tindakannya," tegasnya.

              Endi Jaweng mewanti-wanti perusahaan untuk siap diganjar sanksi kalau tak kunjung melunasi
              hak THR buruh periode 2020. Hal ini berlaku juga untuk THR tahun ini.

              Dia juga mengkritisi Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
              Fauziyah soal kewajiban perusahan membayar tunjangan hari raya (THR) pada H-7 sebelum Hari
              Raya Idul Fitri 2021. Ia memandang SE itu terkesan multiftafsir dan bisa merugikan buruh.

              Endi Jaweng menyebut ada unsur ketegasan membayarkan THR tepat waktu dalam SE Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
              Tahun 2021. Namun, menurut dia, SE itu mengandung hal yang merugikan buruh jika ditilik lebih
              jauh.

              Dia  mengkritisi  SE  tersebut  yang  memberi  peluang  perusahaan  menunda  pembayaran
              THR.Keringanan bagi perusahaan inilah yang berpotensi merugikan buruh yang ingin mendapat
              haknya berupa THR tepat waktu.

              "Surat edaran ini mengatur memberikan semacam menawarkan keringanan kepada perusahaan-
              perusahaan yang tidak mampu," ujar Robert.

              (rep)

              Caption:

              DEMO THR DICICIL: Sejumlah buruh pabrik PT Pan Brothers Tbk berunjuk rasa di Mojosongo,
              Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (5/5).























                                                           221
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227