Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 227
Judul Posko Pengaduan THR Bentuk Perlindungan Pekerjaan Mendapat
Haknya
Nama Media depoknews.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.depoknews.id/posko-pengaduan-thr-bentuk-perlindungan-
pekerjaan-mendapat-haknya/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-06 09:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Anggota Komisi D DPRD Depok Farida Rachmayanti mengapresiasi langkah Dinas Tenaga Kerja
Depok, dalam membuat posko pengaduan THR bagi karyawan yang akan merayakan lebaran.
"Bagus, ini bentuk perlindungan kepada para pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-haknya.
Terutama jelang momentum istimewa Hari Besar Keagamaan," kata Farida, Kamis (6/5).
POSKO PENGADUAN THR BENTUK PERLINDUNGAN PEKERJAAN MENDAPAT
HAKNYA
DepokNews- Anggota Komisi D DPRD Depok Farida Rachmayanti mengapresiasi langkah Dinas
Tenaga Kerja Depok, dalam membuat posko pengaduan THR bagi karyawan yang akan
merayakan lebaran.
"Bagus, ini bentuk perlindungan kepada para pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-haknya.
Terutama jelang momentum istimewa Hari Besar Keagamaan," kata Farida, Kamis (6/5).
Anggota Fraksi PKS ini melanjutkan, pos ini nantinya dapat membantu sejauh mana efektivitas
pelaksanaan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 2021 di perusahaan.
"Tentu kita berharap seluruh perusahaan berpartisipasi aktif menjalaninya," harapnya.
Ia juga berharap hubungan industrial di kota Depok selalu berjalan harmonis. Perusahaan yang
komit memenuhi tanggung jawabnya, sebenarnya secara langsung menunjukkan
profesionalitasnya dan kinerjanya.
"Semoga Disnaker dapat menjalankan fungsi monevnya dengan baik. Dalam, hal ini pastinya
mendapat support dari pengawas ketenagakerjaan. Di mana mereka memiliki tugas memantau
sejauh mana berbagai peraturan perundangan dipatuhi oleh perusahaan," terang Farida.
Jika ada perusahaan yang abai atau melanggar selayaknya segera mendapatkan peringatan.
"Selain mungkin sanksi sesuai perundangan yg berlaku," pungkasnya.(Mia).
226
