Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

Judul Demo KASBI Diduga Langgar Prokes Berujung Panggilan Polisi
Nama Media detik.com
Newstrend Dugaan Pelanggaran Prokes Demo Buruh
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5491605/demo-kasbi-diduga-langgar-
prokes-berujung-panggilan-polisi
Jurnalis Tim detikcom
Tanggal 2021-03-13 06:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Tubagus Ade Hidayat (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro jaya) Iya, dimintai
berkaitan dengan pelaksanaan prokes (protokol kesehatan)

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Pemberitahuannya ke Kemenaker dan
DPR tapi pelaksanaannya di Patung Kuda, dia mau long march ke arah istana. Itu 300 orang
lebih

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Undangan klarifikasi terhadap saudari
NE hari Senin nanti untuk kita klarifikasi, untuk kita mintai keterangan yang bersangkutan
mengenai dugaan tindakan pelanggaran protokol kesehatan pada saat dia melakukan aksi unjuk
rasa yang ada di Patung Kuda

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Pemberitahuan (demo) itu memang ada
tapi ke Kemenaker dan DPR. Tapi ternyata mereka arahnya tidak ke sana tapi ke istana atau
Patung Kuda. Itu yang kita akan lakukan klarifikasi hari Senin nanti

neutral - Nining Elitos (Ketua Umum KASBI --) Yang jelas pertama, tanggal 15 (Maret) itu belum
bisa hadir, nanti bisa komunikasi langsung dengan kuasa hukum. Aku sudah menyerahkan
kepada tim advokasi untuk demokrasi, ada YLBHI, LBH, dan lembaga lain

negative - Nining Elitos (Ketua Umum KASBI --) Kalau saya lihat dalam yang dikenakan pasal
menyampaikan pasal penghasutan, pasal karantina kesehatan. Artinya, sebenarnya kita sedang
memperjuangkan persoalan kesejahteraan, keadilan, penegakan hukum dari regulasi

negative - Nining Elitos (Ketua Umum KASBI --) Sangat disayangkan ketika aksi International
Woman's Day kemarin, kalaupun digunakan (pasal) karantina kesehatan. Selama ini kan tidak
pernah digunakan tapi kemudian digunakan UU itu untuk mengkriminalisasi orang yang berjuang
gitu ya

negative - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Kalau bicara persoalan hukum adil,
persamaan di mata hukum, seharusnya Presiden kunjungan ke NTT itu lebih berkerumun itu ada
yang melaporkan, itu ditolak. Artinya, sebenarnya saya nggak tahu kenapa kritikan yang

103