Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021
P. 160
Ringkasan
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dipanggil
penyidik Subdit Kamneg Ditreskrium Polda Metro Jaya pada Senin (15/3). Salah satunya
terkait perubahan lokasi demo pada Hari Perempuan Internasional.
POLISI AKAN PERIKSA NINING SOAL PINDAH LOKASI DEMO KE ISTANA
Jakarta - Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos
dipanggil penyidik Subdit Kamneg Ditreskrium Polda Metro Jaya pada Senin (15/3). Salah
satunya terkait perubahan lokasi demo pada Hari Perempuan Internasional.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menuturkan surat pemberitahuan
aksi itu sebenarnya telah disampaikan ke pihak kepolisian. Namun, dalam surat
pemberitahuan, dikatakan demo akan digelar di Kemenaker dan Gedung DPR.
"Tapi pelaksanaan (demo) di Patung Kuda, dia mau long march ke arah Istana. Itu 300
orang lebih kalau enggak salah," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (12/3).
Perubahan lokasi aksi itu, kata Yusri, juga akan ditanyakan oleh penyidik kepada Nining
dalam pemeriksaan pada pekan depan mendatang.
"Itu yang kita akan lakukan klarifikasi hari Senin nanti," ucap Yusri.
Selain itu, polisi juga akan memeriksa Nining terkait protokol kesehatan pencegahan
Covid-19 dalam demo tersebut. Saat itu aksi diikuti massa dari kelompok KASBI, Gerakan
Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), KPBI, FBTPI, FSBPRI, dan SBCSI Garut.
"Memang ada undangan klarifikasi terhadap saudari NE hari Senin (15/3) nanti untuk
kita klarifikasi, kita mintai keterangan yang bersangkutan mengenai dugaan tindakan
pelanggaran protokol kesehatan pada saat dia melakukan aksi unjuk rasa yang ada di
Patung Kuda," ujarnya.
Pemanggilan Nining itu berdasarkan pada surat panggilan nomor
B/6148/III/RES.1.24./2021/Ditreskrimum.
Surat panggilan itu merujuk pada laporan polisi nomor LP/235/III/YAN.2.5/2021/SPKT
PMJ tanggal 9 Maret dan Surat Perintah Penyelidikan nomor:
SP.Lidik/777/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret.
Dalam laporan itu, Nining disangkakan dengan Pasal 169 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP
dan atau Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan dan atau Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.
159
